BOYOLALI - Tuntutan agar pelaksana tugas harian (Plth) bupati Boyolali tidak dari sekretaris daerah (Sekda) atau pejabat lokal, terus bergulir. Setelah disuarakan fraksi-fraksi di DPRD, kali ini tuntutan itu datang dari kalangan LSM dan partai. Koordinator Masyarakat Antikorupsi-Kolusi (Marak), Sarbini sepakat dengan tuntutan fraksi. ''Saya dukung sepenuhnya, Plth bupati bukan dari Sekda atau pejabat lokal. Sebab kalau dipegang oleh Sekda, netralitas dalam pemilihan bupati (pilbup) tidak bisa dijamin,'' katanya, kemarin.

Sebagai catatan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gabungan DPRD Boyolali menolak Plth dari Sekda atau pejabat setempat. Sebab, dikhawatirkan tidak netral dalam pilbub Juni mendatang. Karenanya fraksi minta kepada Gubernur Jateng, agar tidak menunjuk Plth bupati dari Sekda ataun pejabat lokal.

''Tuntutan itu akan kami tindaklanjuti dengan sikap politik dalam bentuk tertulis, dan dikirimkan kepada Gubernur,'' kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Sriyadi. Harapan senada juga dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Gabungan, Lilik Haryanti.

Bupati Djaka Srijanta akan mengakhiri jabatannya 15 Maret. Sejak saat itu, dia akan meninggalkan rumah dinas, dan akan menempati rumah pribadinya di Jalan Merbabu.

Sarbini mengatakan, antara Sekda Singgih Pambudi dengan Bupati Djaka Srijanta masih ada ikatan emosional. Sebab, pengangkatan Sekda atas usulan Bupati.(shj-92a)