TANGGAL 10 Maret, Gubernur Jawa Tengah H Mardiyanto akan menuju Danau Toba. Untuk berekreasikah? Kepergian beliau konon bersama dengan para gubernur seluruh dunia. Katakanlah ada seratus negara di dunia ini yang siap untuk pergi ke sana, lalu setiap negara minimal mengirimkan 15 orang gubernur, maka totalnya ada 1.500 tamu VIP yang akan jadi tamu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Belum lagi kalau masing-masing disertai rombongan maupun istri/suami, karena tentunya banyak gubernur yang perempuan.

Bagaimanapun, peristiwa itu bakal masuk Muri, karena bukan hanya kepala negara yang bisa kumpul dalam sebuah pertemuan, layaknya di Sidang Umum PBB. Kali ini yang datang adalah para gubernur. Dan bukan sekadar para gubernur Bank Sentral, melainkan gubernur provinsi maupun negara bagian dari masing-masing negara.

Direncanakan para gubernur itu akan membahas permasalahan pembangunan berkelanjutan yang sudah lama dicanangkan dengan berbagai nama. Uniknya, kali ini program-program pembangunan itu diarahkan agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Konsep membangun yang tidak mengganggu lingkungan ini sebetulnya bukan barang baru. Di Indonesia kesepakatan baru itu mulai dicanangkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 21 Januari 2004, dalam Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan (KNPB) di Yogyakarta.

Sudah lama disepakati agar proses pembangunan bangsa mendasarkan pada tiga pilar pembangunan, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, yang harus dipadukan secara proporsional. Kementerian Lingkungan Hidup konon yang mengambil inisiatif melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, hingga berhasil menyusun dokumen Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembagnunan Berkelanjutan, yang kemudian dikomunikasikan dengan Presiden.

Tampaknya, setiap pemerintah provinsi menanggapi keluarnya kesepakatan itu dengan bersemangat. Pada tanggal 8 Maret ini, Badan Pengelola dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan lokakarya "Percepatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Tengah". Dalam lokakarya itulah tulisan ini disajikan.

Ada tiga sesi dalam lokakarya itu, yaitu pengarahan, diskusi panel, dan lokakarya permodelan. Pengarahan dilakukan oleh Wakil Gubernur Drs Ali Mufiz MPA dan Prof Eko Budihardjo, Rektor Undip.

Dalam diskusi panel, Prof Dr Sudharto PH, PR I Undip didampingi oleh penulis artikel ini dari Unnes, masing-masing akan menyampaikan bahasan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dan Arah Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan dalam sesi lokakarya, berbicara Prof Dr Ir Suntoro, Dekan Fakultas Pertanian UNS Surakarta, dan Dr Purwanto DEA dari Undip. Masing-masing berbicara tentang sektor pertanian, dan sektor industri dan perdagangan.

Kesepakatan Nasional

Ada dua dokumen yang relevan dengan topik lokakarya tentang Percepatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Tengah, yaitu KNPB dan Indikator Keberhasilan, Program dan Kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada awal tahun ini.

Sudah disepakati oleh para pihak terkait adanya delapan butir yang menjadi target pembangunan berkelanjutan. Tidaklah berlebihan kalau dalam kesepakatan itu dicantumkan (1) penurunan tingkat kemiskinan, (2) pemerintahan yang baik dan masyarakat madani, (3) pendidikan, (4) tata ruang, (5) sumber daya air, (6) energi dan sumber daya mineral, (7) kesehatan, (8) pertanian, (9) keanekaragaman hayati, (10) perlindungan dan pengelolaan lingkungan, (11) pola produksi dan konsumsi, dan (12) pendanaan dan kelembagaan.

Kalau selanjutnya kita memperhatikan dokumen kedua, yaitu Indikator Keberhasilan, Program dan Kegiatan, tahulah kita bahwa kedua dokumen itu telah lebih dari cukup sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, untuk kemudian dijabarkan dan diterapkan di masing-masing daerah.

Dalam dokumen itu pun digunakan kedua belas butir tersebut di atas, masing-masing dengan rincian indiktornya.

Membaca semua dokumen itu mengingatkan kita pada pembaca dokumen-dokumen berbagai Tap MPR yang berkaitan dengan P4 maupun GBHN selama masa Orde Baru. Demikian juga kalau kita mau mengulang membaca dokumen tentang Repelita demi Repelita. Sebagai rangkaian sistem, semua dokumen itu nyaris tidak ada cacatnya. Masalahnya, seperti yang terjadi selama masa Orde Baru, adalah pelaksanaannya.

Tampaknya bangsa kita memang memiliki keterampilan tinggi untuk menyusun konsep, perencanaan, menyiapkan berbagai kelembagaan, serta menyiapkan indikator keberhasilan. Masalahnya menjadi sangat tergantung pada faktor sinten yang bisa melaksanakan.

Yaitu siapa-siapa yang diharapkan memiliki dedikasi, keterampilan, maupun peluang untuk melaksanakannya bersama tim yang kemudian dibentuk. Hambatan kedua berupa faktor pinten, yang selalu dihantui oleh watak korup yang tengah berkembang subur.

APBN maupun APBD barangkali mudah diterbitkan. Bahkan dana subsidi BBM barangkali pula bisa digunakan untuk membiayai. Namun dapatkah kita yakin bahwa semua dana itu bisa tuntas dan efektif digunakan?

Masalah Terbaru

Pesimisme makin membayang-bayangi keberhasilan kita dalam menerapkan kesepakatan dalam membangun berkelanjutan. Setiap saat, kita menyaksikan tanah longsor, kabut asap dari kawasan hutan, illegal loging, pendangkalan sungai, mengurangnya debit air danau atau bendungan, banjir, rob di pesisir, dan kemelaratan di mana-mana. Juga biaya sekolah yang makin tidak terjangkau oleh rakyat kebanyakan, makin merebaknya wabah penyakit DBD, korupsi nyaris tidak bisa diatasi, dan masih banyak lagi gejala yang bisa dimasukkan dalam daftar panjang kerusakan lingkungan. Termasuk misalnya pencemaran sungai, laut, maupun air tanah.

Entah kita harus minta tolong pada siapa untuk mengatasi semua itu. Tuhan sendiri sudah menegaskan bahwa telah bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan, yang merupakan akibat ulah tangan manusia (Alquran, Surat Ar-Rum: 41). Padahal sejak dini Tuhan meminta agar manusia memperhatikan angkasa, yang ternyata tidak ada sesuatu pun yang tidak seimbang (Alquran, Surat Al-Muluk: 3). Jadi semuanya serba seimbang.

Inggris selama masa Revolusi Industri telah dilanda berbagai pencemaran pada sumber-sumber hidup. Lalu satu abad kemudian mereka berhasil mengembalikan sumber alam itu menjadi teman, karena tidak lagi tercemar.

Belum lagi kita berhasil memperbaiki sumber-sumber hidup itu, datang musibah gempa dan tsunami. Bencana itu telah menebarkan maut dan memorakporandakan Aceh. Lalu kita disadarkan kembali bahwa kita harus lebih siap untuk menghadapi musibah serupa, yang mungkin jauh lebih dahsyat, dan itu bisa diantisipasi sebelumnya. Caranya?

Pertama, harus ada sistem informasi dini tentang bakal terjadinya gempa dahsyat. Kedua, kurikulum sejak dari SD sampai PT harus mengajarkan tentang betapa labilnya tanah tempat kita tinggal, yang berada di atas lempengan yang amat labil. Guru ilmu bumi harus lebih banyak menjelaskan kondisi objektif itu. Jadi bukan sekadar bercerita tentang tanah yang sangat subur, dan kepulauan Indonesia bagaikan rangkaian intan mutu manikam di katulistiwa yang indah. Peribahasa Melayu sebetulnya telah mengingatkan kita tentang bencana alam ini. Katanya, "Kalau takut dilembur pasang, janganlah berumah di tepi pantai". Kemudian ketiga, kepada masyarakat ramai harus pula disosialisasikan kenyataan geologis itu, agar selalu waspada.

Masyarakat Jawa Tengah perlu pula disadarkan bahwa berbagai bencana alam yang membawa maut bisa pula terjadi, meskipun barangkali bukan dari gempa dan tsunami seperti yang terjadi di Aceh. Bagian yang ini tampaknya belum dimasukkan di dalam dokumen kesepakatan pembangunan berkelanjutan.

Bekal Pertemuan Toba

Untuk datang ke pertemuan di Danau Toba itu, Gubernur tentu saja tidak hanya dengan tangan kosong. Sudah sejak tahun 2003, setelah menyampaikan visi dan misi sebagai calon gubernur, pemerintah provinsi telah menyusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) bagi langkah-langkah pembangunan berkelanjutan, untuk 2003-2008.

Lokakarya Percepatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Tengah yang digelar pada tanggal 8 Maret dimaksudkan untuk lebih menunjang kesepakatan nasional pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam Renstra.

Sudah barang tentu lokakarya itu akan melakukan sejumlah review, evaluasi maupun penyesuaian dengan perkembangan yang telah terjadi, dan yang bakal terjadi di masa mendatang. Harus diingat bahwa selama ini telah terjadi sejumlah perkembangan dan isu berkaitan dengan proses perusakan lingkungan maupun program pelestarian lingkungan hidup, terutama setelah terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Sejumlah wacana telah muncul dan berkembang yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam melakukan pembangunan kembali Aceh pascabencana. Pelajaran besar telah kita peroleh dalam melakukan antisipasi terhadap bencana. Selama ini terkesan bangsa kita telah 'menggali lobang kubur sendiri', ketika kita terlalu tamak dalam mengeksploitasi alam. Namun proses menyadarkan dalam bersikap dan berperilaku, terutama dalam proses pembangunan tidaklah mudah. (29)

-Abu Su'ud, guru besar Unnes, Semarang.