PURWOKERTO - Lima anggota DPRD Banyumas menyoroti sektor perizinan. Ada yang menilai perizinan masih sentralistis. Sebab, pengurusan izin tak cukup ke satu instansi. Namun harus ke dinas terkait. Tak pelak, minat investor masuk pun kecil.

Hendro Kuncoro, Sadewo Tri Lastiono, L Isworobroto, Imron Witikno, dan Sardi menyampaikan permasalahan itu dalam pemandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2004 pada sidang pleno, kemarin. Acara dipimpin Ketua DPRD Suherman dan dihadiri Bupati HM Aris Setiono dan Wakil Bupati Imam Durori.

Hendro menyinyalir perizinan di Banyumas lebih sentralistis ketimbang di daerah tetangga. Ada 100 jenis perizinan harus ditandatangani Bupati. ''Mungkinkah tugas itu didelegasikan untuk mempercepat proses?''

Kehilangan yang Besar

Sadewo menyatakan pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KKPI) sangat tepat. Dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan, mengurus perizinan cukup di KPPI. Pengurusan satu paket meringankan pemohon, baik dana maupun waktu.

Dalam pelaksanaan ternyata belum satu paket, tetapi melalui beberapa tahap. Pemohon tak cukup datang ke KPPI, tetapi harus ke dinas terkait. Padahal, penanam modal lebih tertarik bila perizinan mudah dan biaya wajar.

Dia meminta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perizinan tidak berdampak negatif terhadap pendapatan daerah dalam skala lebih besar, yaitu masuknya investor. Jangan seperti pepatah mburu uceng kelangan deleg (memburu yang kecil, malah kehilangan yang besar).

Dulu didengungkan ungkapan perizinan satu atap. Karena itu, kata dia, kini saatnya pencanangan perizinan satu pintu. ''Namun jangan sampai timbul guyonan bahwa dulu izin satu atap, tetapi pintunya banyak. Adapun sekarang satu pintu, tetapi mejanya banyak,'' kata wakil rakyat dari PDI-P itu.

Sardi mengemukakan pelayanan bersifat tertutup sehingga menjadi kendala bagi investor. Adapun Imron Witikno meminta daftar penanam modal yang masuk ke Banyumas tahun 2004.

Isworobroto menyodorkan kiat bagi pemerintah untuk menarik pemilik modal. Dia menyatakan investor belum berkeinginan berinvestasi di Banyumas. Karena itu prasarana dan sarana serta struktur KPPI perlu ditingkatkan sehingga bisa melayani secara mudah, cepat, tertib, dan murah. (bd-86)