PURWOKERTO-Nasib guru bantu di Kabupaten Banyumas benar-benar memprihatinkan. Sebab, kemarin mereka belum menerima insentif bulan Maret. Semestinya insentif mereka terima antara tanggal 1 dan 3 setiap bulan.

Guru bantu di Banyumas saat ini 1.066 orang. Mereka tersebar di TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK. Setiap bulan mereka menerima insentif Rp 460.000 dari pemerintah pusat melalui APBN.

''Para guru bantu benar-benar prihatin. Pada saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak 1 Maret, insentif Maret bagi guru bantu tak kunjung dibayarkan hingga hari ini (Senin, 7/3-Red),'' ujar Ketua Paguyuban Guru Bantu Indonesia (PGBI) Cabang Banyumas, Suwandi.

Dia menyatakan Januari honor guru bantu juga terlambat dan bulan ini terulang. ''Kapan insentif dibayarkan, kami tak tahu pasti. Alasan keterlambatan, insentif guru bantu dari APBN. Padahal, APBN 2005 belum diketok DPR. Bisa jadi hingga April insentif belum dibayar. Kami hanya bisa menunggu dalam keprihatinan,'' katanya.

Dia mengakui mendapat informasi keterlambatan pembayaran insentif berdasar surat Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jateng, Makhali. Dalam surat itu disebutkan, belum ada anggaran nasional untuk insentif guru bantu.

Dia mengemukakan keterlambatan itu meresahkan guru bantu. Sebab, hampir semua tak punya pekerjaan sambilan. Jadi mereka sangat menggantungkan diri pada insentif itu.

Tanggung Jawab Sama

''Kami berharap Pemerintah Kabupaten Banyumas mencarikan pemecahan. Namun pemerintah tetap adem ayem. Perhatian terhadap guru bantu memang kurang, tak seperti pada PNS. Tunjangan kelebihan jam mengajar pun tak ada, karena usulan dianggarkan lewat APBD 2005 ditolak DPRD.''

Seno (34), guru bantu asal Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, menuturkan tugas dan tanggungjawabnya sama dengan guru PNS. Akan tetapi tugas dan tanggung jawab itu tak diimbangi kompensasi yang layak.

Setelah harga BBM naik, mereka harus menanggung beban lebih berat. Apalagi bagi mereka yang mengajar di sekolah yang jauh dari rumah dan harus naik kendaraan umum. Insentif belum mereka terima, tetapi biaya transportasi naik.

Suwandi mengemukakan PGBI akan mengirim surat ke pemerintah pusat untuk meminta kenaikan honor guru bantu.

''Permintaan kenaikan sangat realistis karena ada kenaikan harga BBM yang membuat pengeluaran bulanan kami membengkak. Kami berharap pemerintah memberikan insentif Rp 1,5 juta/bulan atau setara dengan guru PNS golongan III A. Sebab, beban tugas dan tanggung jawab kami sama dengan PNS guru."

Kepala Dinas Pendidikan Sutjipto DS, kemarin, mengakui insentif guru bantu belum dibayar. Karena, insentif yang diusulkan melalui daftar isian kegiatan dalam APBN 2005 belum cair. ''Dinas tak bisa berbuat banyak karena insentif itu dari pemerintah pusat.''

Dia menyatakan keterlambatan tak hanya terjadi di Banyumas. Biasanya insentif itu diberikan antara tanggal 5 dan 10 melalui rekening masing-masing di kantor pos.

''Mudah-mudahan pekan ini dibayarkan. Sebab insentif Januari dan Februari yang sama-sama masuk anggaran 2005 bisa dibayarkan. Kami berharap pemerintah memperpanjang anggaran 2004 sehingga anggaran 2005 yang belum diketok DPR bisa dimanfaatkan.'' (G23-86)