Sehubungan surat saya yang dimuat di Surat Pembaca 26 Februari 2005 mengenai penyelenggara SMS 3845, pihak Indosat memberikan tanggapan dan langsung menghubungi saya.

Dengan demikian keluhan telah terselesaikan dengan baik, dan saya akan tetap menggunakan kartu Mentari karena banyak keuntungan dan kemudahan.

H Harru Soejitno

Jatisari Rt 4/ Rw 1 Subah, Batang

***

Sistem On Line PLN

Saya pelanggan PLN merasa dikecewakan karena kuitansi pembayaran asli bisa tercetak dua kali. Kejadiannya sbb: Tanggal 11 Februari 2005 saudara saya membayar rekening di Kecamatan Semarang Timur. Karena sesuatu hal saya tanggal 15 Februari 2005 membayar di Jl Unta Semarang.

Ternyata kuitansi yang telah terbayar bisa keluar lagi (fotokopi dua kuitansi terlampir). Mohon pihak PLN lebih menyempurnakan sistem komputernya, sehingga tidak terjadi hal tersebut.

Gan Hoo Ik

Jl Halmahera IV/9 Semarang

***

Trotoarku Sayang

Alangkah menderitanya para manula pejalan kaki yang turun dari angkota Pedurungan Semarang dan akan pindah bus keluar kota. Mereka harus turun dan melewati trotoar di depan SMPN 2 akibat adanya jembatan penyeberangan yang fungsinya hanya untuk iklan maha besar.

Para pejalan kaki harus mblobos di bawahnya, melewati para tunawisma serta gerobak dagangan yang memadati kaki lima. Bila lewat jalan besar ada bahaya tersambar roda empat yang belok menuju ke Peterongan.

Tolong pihak yang berwenang melayani para pejalan kaki dan tidak menyengsarakan masyarakat. Turun dari mobil dan pantaulah keadaan di perempatan SMPN 2 (Mulo). Semoga ada perbaikan .

Soetiarti (75 tahun)

Jl Ratu Ratih III/13 Semarang

***

Koperasi Salah Urus

Anggota Komisi B DPRD Cilacap Ir Y Parsiyan dalam pernyataannya di Purwokerto beberapa waktu lalu mengatakan di daerah ini banyak KUD yang terpuruk, karena salah urus. Hal ini ditandai minimnya kegiatan usaha ekonomi yang mereka tangani. Bahkan ada yang hanya sebagai tempat pembayaran rekening listrik.

Sedangkan kegiatan ekonomi yang dulu banyak menyentuh kepentingan rakyat kecil (petani) kini telah luntur bahkan hilang. Sebagai warga Cilacap, saya sependapat dengan anggota Dewan tersebut. Sesungguhnya KUD-KUD yang terpuruk dan salah urus juga terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Ini merupakan warisan kegiatan ekonomi rezim Orde Baru yang hingga sekarang tidak atau belum pernah dilakukan pembenahan. Padahal menteri dan pejabat Depkop dan UKM sudah sering berganti. Bahwa KUD (termasuk koperasi lain) banyak dimanipulasi dan salah urus mudah dibuktikan di lapangan.

Misal, sebagian KUD di Cilacap dipimpin/diketuai oleh oknum pejabat kecamatan setempat. Nah, bisa dibayangkan, sebuah lembaga ekonomi yang seharusnya berorientasi mencari keuntungan untuk anggota, ternyata dikelola birokrat yang tidak memiliki visi bisnis. Pasti amburadul dan ambruk.

Selain itu, KUD bersangkutan tidak pernah menyelenggarakan RAT (rapat anggota tahunan). Ini merupakan bukti lembaga tersebut tidak punya anggota yang jelas. Padahal moto koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota.

Di daerah Jateng juga banyak ditemukan lembaga ekonomi pedesaan berbaju koperasi, tetapi kegiatannya tak berbeda dengan praktik lintah darat. Mereka meminjamkan uang dengan suku bunga tinggi. Kapan pemerintah menertibkan mereka yang merugikan rakyat kecil itu?

Ratiman Sutardjo

Bulusari Rt 6/Rw 2 Cilacap

***

Kursi Pijat Listrik

Kepada para pembaca, mohon bantuannya bila mengetahui alamat penjual kursi pijat listrik dan kalau mungkin dengan harganya. Saya berusia 98 tahun ingin sekali memiliki kursi tersebut bila terjangkau harganya. Tetapi bila ada dermawan yang tergerak untuk menolong saya sebagai hadiah, akan meringankan penderitaan saya.

Karto Sumitro

Jl Letjen Soeprapto 26, Banjarnegara

***

Azan Magrib TPI TransTV dan RCTI

Untuk TPI: Tulisan teks Arab sudah bagus, namun tolong pada kalimat syahadat Rasul (Rasuulullaahu dibetulkan harakatnya menjadi Rasuulullahi). Harakat dlommah pada hu di betulkan menjadi hi.

Untuk TransTV : Gerakan pena (alat tulis) pada semua huruf lam alif yang terdapat dalam teks azan, supaya diseragamkan, seperti gerakan pena pada lam alif dalam teks ''hayya 'alas sholaah. Selama ini gerakan penanya terbalik.

Untuk RCTI: dulu rajin mengumandangkan azan magrib, menayangkan shalat tarawih di Masjidil Haram dan lain-lain, namun akhir-akhir ini gema azan magrib tidak ada lagi (terutama di Sragen). Bahkan tega diganti iklan, walau reporter jauh di seberang sana (Korea dan Jepang) menginformasikan ''kita kembali ke studio mengikuti azan magrib.

Untuk TV lokal, saya maklum kalau tidak menayangkan azan magrib, karena bukan termasuk salah satu dari misinya. Namun andaikata menayangkan, maka akan mengumandang simpati pemirsa (sebagaimana pernah menayangkan kegiatan spiritual Islam).

Machmud

Jl Kresna Sragen

***

Aufklarung

Saya lagi senang berpikir tentang aufklarung yang dalam bahasa Jerman artinya pencerahan atau penerangan. Kali pertama mengenal kata ini saya merasa menemukan tujuan dari setiap kegiatan. Saya suka membaca buku beragam jenis dan isinya. Saya juga suka nonton TV, mulai sinetron, reality show, berita atau film dokumenter.

Terkait dengan aufklarung, saya mulai mengarnati dengan teliti setiap rubrik/acara yang ditawarkan media kepada kita. Bukan apa-apa. Ternyata setelah melihat dan merenungkan, berbagai macam menu kadang tanpa rnuatan atau isi, tidak menyediakan semacam pencerahan bagi penikmatnya.

Contoh sinetron yang makin marak. Memang patut diacungi jempol karena semangat yang melanda dunia perfilman kita rnenunjukkan tanda-tanda positif. Namun, apa salahnya bila acara tersebut dikemas dengan teliti dan cermat tanpa melurpakan fungsi auflklarung-nya.

Sudah seharusnya mulai menyeleksi apa yang harus kita baca dan apa yang harus ditonton, seandainya sinetron masih ngotot menawarkan tema yang klasik dan itu-itu saja agar waktu kita tidak terbuang percuma tanpa pencerahan.

Leny Marlin

Mahasiswa Sastra Indonesia, Undip

***

Soal Pengupahan

Membaca pernyataan Ketua DPD K-SPSI Jateng berjudul ''UMK 2005 Tak Perlu Dicabut'', merupakan hal yang bagus. Buat apa memperjuangkan kaum pekerja/buruh. Apalagi dalam pengajuan UMK 2005, Dewan Penelitian dan Pengupahan Daerah (DPPD) Jateng merevisi pengajuan KHM dari kota/kabupaten secara cepat.

''Jadi keputusan UMK tak perlu dicabut atau diubah sebab sudah diambil melalui mekanisme demokratis dengan mempertimbangkan banyak faktor secara komperhensif sesuai ketentuan'' itulah kata Ketua DPD K-SPSI Jateng R.Achmad Soediono SE.

Dengan demikian kaum pekerja/buruh harus nurut termasuk pengajuan KHM hasil survei Tripartite kota/kabupaten. Pengajuan hasil Survei KHM Batang yang dilaksanakan DPC K-SPSI, DPC Apindo dan Dinakertrans sebesar Rp 550.000 akhirnya harus menerima Rp 437.000.

Ini keputusan pembantaian, revisi DPPD Jateng tidak objektif karena tidak terjun ke lapangan. Cukup di meja beres. Padahal urusan perut pekerja yang hidupnya mengandalkan upah. Mungkinkah di balik itu di DPPD Jateng ada kekuatan siluman yang dapat mengalahkan segalanya. Yang terpikir sing penting sake isi.

Abu Nawan Theliep

Anggota SPTSK - SPSI Batang