SEMARANG- Kerawanan yang mungkin muncul di semua tahapan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung 2005 di Jateng telah diwaspadai. Pemerintah daerah maupun aparat keamanan sudah memetakan sejumlah kerawanan tersebut dan kegiatan apa yang seharusnya dilakukan.

Gubernur H Mardiyanto mengungkapkan, khusus tahapan kampanye merupakan hal yang sangat krusial dan rawan. "Sebab adanya kedekatan emosional antara pemilih dengan pasangan calon," katanya dalam rapat kerja bupati/wali kota di Jateng dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada langsung 2005 di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (3/3).

Acara yang dipandu oleh Wagub Drs H Ali Mufiz MPA tersebut juga dihadiri antara lain jajaran muspida, Ketua DPRD H Murdoko, pejabat pemprov, KPU Jateng, para pimpinan parpol yang mendapat kursi di DPRD Jateng, ketua DPRD kabupaten/kota se-Jateng, dan KPU kabupaten/kota se-Jateng.

Dalam acara tersebut masih ada perbedaan jumlah kabupaten/kota yang menggelar pilkada pada 2005 ini. Ada yang mengatakan 16, ada juga yang 17.

Namun menurut KPUD, Pemalang merupakan kabupaten ke-17 yang menggelar pilkada langsung di 2005. Sebab meski masa jabatan bupatinya habis pada 24 Januari 2006, sesuai aturan 30 hari sebelumnya (24 Desember 2005) sudah harus melakukan pemungutan suara.

Menurut Gubernur, potensi terjadinya konflik tersebut harus dikurangi antara lain dengan pengaturan kegiatan kampanyenya. Pengaturan tersebut harus dapat menjamin tidak terjadi pertemuan antarsimpatisan dalam kegiatan kampanye tersebut.

Unjuk Rasa

Kapolda Jateng Irjen Chaerul Rasjid menyatakan, pihaknya memprediksi kerawanan dalam pilkada baik saat persiapan, pelaksanaan, kampanye dan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta pelantikan dan pascapilkada.

Kerawanan saat persiapan pilkada tersebut, jelas Kapolda, di antaranya unjuk rasa berkaitan dengan akhir masa jabatan, konflik antarparpol/fraksi, serta penolakan LSM/kelompok masyarakat dalam pembentukan panwas, PPK, PPS, dan KPPS. Sementara, prediksi kerawanan saat pelaksanaan yakni manipulasi daftar pemilih, unjuk rasa penolakan bakal calon atau karena calonnya tak lolos dalam penelitian, keterlambatan maupun sabotase pendistribusian logistik, provokasi tolak daftar pemilih, balon tidak sah, intimidasi, dan politik uang menjelang pemungutan suara.

Pada saat pelantikan dan pascapilkada, menurut Kapolda, juga memungkinkan terjadinya kerawanan. Prediksi tersebut antara lain gerakan kelompok yang tak puas, penolakan hasil pilkada, tuntutan terhadap kinerja penyelenggara pilkada maupun pengawas, sabotase atau teror, intimidasi terhadap KPU dan panwas, serta implikasi dukungan legislatif pada calon.

Pihaknya sudah mempersiapkan antisipasi berupa kegiatan terkait kerawanan tersebut. Kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung dari sasaran atau kerawanan yang ada.

Kaitannya dengan personel, kata Kapolda, untuk 16 kabupaten/kota disiapkan sebanyak 12.835 dari Polri, 3.680 TNI, dan 74.942 linmas, sehingga totalnya 91.457. Sesuai PP pilkada yang baru turun, Satpol PP juga akan dilibatkan dalam pengamanan tersebut.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunarso mengatakan, dalam rangka suksesnya pilkada, satuan yang disiapkan membantu Polri disusun dalam lima komando pelaksana operasi (Kolakops). Kelimanya yakni Kolakops Korem 071/WJK dengan 7 SSK, Kolakops Korem 072/PMK (5 SSK), Kolakops 073/MKT (5 SSK), Kolakops Korem 074/WRT (4 SSK), dan Kolakops Kodim 0733 BS/SMG (1 SSK). Adapun untuk cadangan Kodam IV/Diponegoro ada 2 SSY dan 1 SSK. (G7,G1-58t)