SURABAYA - Sesuai dengan hasil Muktamar Ke-30 NU di Boyolali, Jateng akhir tahun lalu, Pengurus Harian PBNU maupun Badan Otonom (Banom) NU dilarang merangkap jabatan dengan kepengurusan di partai politik. Hal itu ditegaskan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyikapi perkembangan politik dan kemungkinan masuknya Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam bursa calon Ketua Umum PKB pada kongres di Semarang April nanti.

ìSaya sudah minta Ansor agar Pengurus Harian Ansor dengan pengurus partai tak boleh dirangkap. Ini bukan berarti tak boleh berpartai,î tegas Hasyim Muzadi di sela-sela acara Konferensi Besar (Konbes) GP Ansor di Surabaya, kemarin.

Memang, menjelang Muktamar Ke-2 PKB di Semarang, nama Gus Ipul santer disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Umum PKB. Keponakan Gus Dur ini akan bersaing dengan keponakan Gus Dur lainnya, Muhaimin Iskandar yang juga telah menyatakan kesediaannya dicalonkan sebagai orang pertama di PKB. Namun Gus Ipul, sampai kemarin masih menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor. Padahal berdasar ketentuan baru NU, Pengurus Harian dan Badan Otonom PBNU dilarang merangkap jabatan kepengurusan di partai mana pun.

Bahkan, sebelum dihelat Muktamar Ke-2 PKB di Semarang 16 April nanti, rencananya pada 1 April 2005 di Jabar akan digelar Kongres Ansor. Bahkan, Gus Ipul menyatakan kesediaannya dicalonkan kembali sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2005-2010. Menurut Hasyim Muzadi, PBNU telah meminta Ansor untuk menghormati hasil keputusan muktamar Boyolali yang melarang rangkap jabatan bagi pengurus harian di PBNU dan badan otonomnya dengan pengurus harian di partai. Hal ini dilakukan, katanya, agar tak menimbulkan kerugian bagi NU ke depan.

"Silakan berpartai, tapi tak pada posisi sama-sama pengurus harian. Tapi kalau sama-sama memimpin, ini nanti antara politik kebangsaan dan politik kekuasaan kacau, " tegas Hasyim Muzadi.

Pimpinan Ponpes Al Hikam Malang ini mengemukakan, pengalamannya terjun sebagai Cawapres PDI-P berpasangan dengan Capres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004 lalu, merupakan pengalaman berharga yang tak boleh terjadi pada organisasi NU di masa depan. ìItu merupakan contoh yang harus diakhiri dan tak terulang lagi pada kepengurusan harian di NU masa mendatang,î tegasnya.

Sementara itu, Konbes GP Ansor yang berakhir kemarin menghasilkan beberapa keputusan penting menyangkut perubahan struktur organisasi. Di antaranya, perlunya jabatan wakil ketua umum. Format struktur organisasi semacam itu mirip dengan struktur PKB sekarang, yaitu selain jabatan ketua umum, ada pula jabatan wakil ketua umum yang ditempati Prof Dr Mahfud MD.

Pengadaan jabatan wakil ketua umum tersebut kelihatannya untuk mengakomodasi kepentingan Ansor, jika Gus Ipul jadi maju dalam bursa Ketua Umum PKB dan berhasil merebut jabatan orang pertama di partai tersebut. Tapi Gus Ipul membantah jabatan wakil ketua umum diarahkan ke tujuan tersebut. Menurutnya, dengan adanya jabatan wakil ketua umum, maka pembagian tugas dan tanggung jawab di internal Ansor lebih ringan di masa depan. Konbes GP Ansor juga merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih serius memberantas KKN, memberangus praktik illegal logging, penyelesaian masalah TKI, dan perlunya membuat UU tantang Penanganan Bencana Alam. (G14-78m)