SEMARANG - Pelaksanaan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pascabencana tsunami tentu akan memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Selayaknya Jawa Tengah yang memiliki jumlah penganggur amat besar mencoba mengirim tenaga kerja ke sana untuk mengisi peluang kerja yang ada.

''Saya yakin kebutuhan tenaga kerja selama masa rekonstruksi akan sangat besar. Apalagi pelaksanaan rekonstruksi juga memperoleh bantuan dana dari negara-negara lain yang tidak kecil, dan rekonstruksi akan berlangsung sekitar lima tahun,'' kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jateng R Achmad Soediono usai melaporkan hasil Kongres Ke-6 SPSI kepada Wagub Drs Ali Mufiz MPA, akhir pekan lalu.

Menurut Achmad, Wagub mendukung gagasan pengiriman tenaga kerja dari Jateng ke Aceh untuk memanfaatkan peluang kerja yang ada selama masa pelaksanaan rekonstruksi. Jika gagasan itu bisa terlaksana, jelas akan merupakan upaya yang tidak kecil artinya bagi pengatasan masalah pengangguran di Jawa Tengah yang sekarang merupakan problem besar. ''Saya kira, Dinas Nakertrans Jateng bisa bekerja sama dengan dinas terkait di Aceh. Misalnya, tenaga kerja bidang apa saja yang dibutuhkan. Saya kira, pekerjaan di bidang infrastruktur akan memerlukan tenaga kerja yang tidak kecil, dan kebutuhan itu tidak mungkin bisa dipenuhi dari warga Aceh,'' lanjut Achmad.

Dikatakan, prediksi kebutuhan tenaga kerja ini diperoleh dari besarnya dana yang bakal dialokasikan untuk pelaksanaan rekonstruksi Aceh. Tidak saja dari pemerintah Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain atau badan dunia seperti PBB.''Pendek kata, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memecahkan masalah pengangguran di Jateng. Kita harus selalu mencari peluang di mana tenaga kerja kita bisa masuk. Sebab, problem pengangguran di Jateng sungguh memerlukan pemikiran kita bersama.''

Awasi Subsidi BBM

Ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM, Achmad yang didampingi Wakil Ketua DPD KM Umar menjelaskan, kongres di Malang Jatim memang menyepakati menolak rencana pemerintah itu. Tetapi jika kenyataannya nanti pemerintah tetap menaikkan harga BBM, maka SPSI Jateng akan menyiapkan berbagai upaya supaya dampak kenaikan itu tidak makin menyengsarakan kaum pekerja/buruh.

Di antaranya, pasokan dan distribuksi bahan pokok untuk kehidupan rakyat kecil, terutama buruh, diutamakan sehingga tercipta stabilitas. Misalnya kebutuhan bahan pangan, minyak tanah, dan sebagainya. Minyak tanah yang harganya tetap Rp 700/liter, harus dijamin pasokan dan distribusinya. Jangan sampai mereka kesulitan memperoleh minyak tanah seperti yang terjadi selama ini.

Selain itu, pihaknya akan membentuk tim pengawasan di semua tingkatan agar para buruh yang sebagian besar rakyat lemah bisa menerima dana kompensasi sebagaimana diatur pemerintah. Diharapkan dengan pengawasan di semua tingkatan itu hak-hak mereka tidak akan terkurangi.

''Kami punya anggota di semua level dan banyak sektor. Kami pun akan melakukan pengawasan atas penyalurannya, apalagi Pak Gubernur juga minta segenap elemen masyarakat ikut mengawasinya.''(C2-78)