INI kerja Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang ketiga sejak 2002. Ketika itu Semarang menjadi jawara sebagai kota/kabupaten tujuan investasi terbaik. Beberapa kabupaten di Jateng juga mendapat posisi terhormat.

Protes dari sana-sini tidak menggemingkan KPPOD untuk merevisi keputusannya karena sebagai komite independen Kadin mereka mampu berargumentasi bahwa tidak ada interest selain membuat transparansi wilayah potensial hasil pantauan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan investasi Kota Semarang menang karena memperoleh penilaian tinggi dari faktor kelembagaan (31%), sosial politik (26%), ekonomi daerah (17%), produktivitas (13%), dan infrastruktur (13%).

Pada KPPOD Award 2003 Semarang terlempar dari 10 besar. Tidak ada komentar, excuse dari pemerintah kota, atau evaluasi perbaikan kinerja untuk upaya lebih baik, apalagi mempertahankan.

Kini dalam KPPOD Award 2004 Semarang hilang dari jajaran terbaik, tetapi mendapat gelar baru sebagai kota terkorup peringkat ke-4 nasional. Astaghfirullah!

Predikat dan posisi itu jelas menyudutkan masyarakat Semarang, birokrat yang ingin mengangkat martabat kota, dan pengusaha yang mencari citra serta meyakinkan partnernya untuk mengembangkan usaha.

Perda-perda yang kontraproduktif, PAD yang diplesetkan menjadi Pendapatan Asli Dewan (karena mengejar program jabatan jangka pendek), serta pemborosan anggaran yang kemudian menjadi korupsi berjamaah dan dimuat di koran-koran nasional, membuat kita ikut kena ''getah bau''.

KPPOD makin bergengsi karena didukung oleh Komite Pemulihan Ekonomi Nasional Kadin, The Asia Foundation, dan USAID Indonesia. Badan internasional pun ikut mencatat dan merekomendasikan pada member. Tapi temuan penelitian KPPOD masih memerindingkan pengusaha, membuat bergidik calon investor, dan boleh direnungkan oleh birokrat.

Baca ini: pengusaha membayar biaya tidak resmi 62,25% untuk perizinan usaha. Ada yang lebih serem lagi, 1,6% responden membayar tambahan sampai 500%. Makin tidak lengkap makin mahal!

Sementara itu hampir 25% responden mengatakan perda telah mendistorsi aktivitas usaha. Ketika kapasitas produksi belum sepenuhnya pulih, perhitungan biaya tidak resmi mencapai 6,81% dari biaya produksi.

Sisi yang lain ketika pemerintahan (baca menteri, wali kota, bupati, dsb) banyak didominasi oleh pengusaha, legislatif konon juga ada pengusahanya dan yang terjadi 86,4% responden menyatakan dunia usaha tidak dilibatkan dalam proses penyusunan perda yang terkait dengan dunia usaha.

Hal yang positif adalah 92,6% responden mengatakan kita sudah relatif aman untuk kegiatan usaha.

Buruk muka cermin dibelah atau menutup kesalahan dengan mencari kambing hitam sudah tidak lazim lagi. Terpenting kita sadar kenapa orang berpaling dari Semarang?

Regional Management

Ketika kita mempunyai borok dan orang melihat saja rasanya malu. Kita sembuhkan borok itu, kalau memang ada. Jika ada instansi yang muncul di koran berdasarkan jajak pendapat masyarakat dan peneliti sebagai sarang bajak laut, kampung maling, dan entah apalagi ya harus dibenahi.

Bukan sekadar excuse, beruntung Kota Tegal dan Kabupaten Kudus masih mewakili Jateng mendapatkan tempat terhormat. Tetapi tidak terlihat posisi Sragen, Purbalingga, dan Jepara.

Bisa saja reaksi orang yang bermacam-macam, baik kaget, tersentak, merah padam, malu, sinis, maupun barangkali ada juga yang legawa mau introspeksi untuk lebih baik dan mempersiapkan strategi jangka panjang.

Ada yang berkomentar itu akibat otonomi yang langsung ke kota dan kabupaten, sehingga ada muncul raja kecil, euforia dan wisata politik, semua berorientasi jangka pendek dan sesaat, dan pemerintah provinsi hanyalah koordinator tetapi tidak punya kaki kuat untuk mengakses ke kabupaten/kota.

Tapi memang KPPOD dibentuk untuk memantau pelaksanaan fenomena tersebut dan memaparkan kepada masyarakat.

Masih rangkaian tahun investasi lagi, ketika diajak Bappeda Jateng terlibat diskusi tatanan ekonomi regional berbasis kawasan saya sangat tertarik. Di situ ada konsensus berkomitmen untuk mengakomodasi kepentingan kabupaten/kota dalam suatu regional management. Itu bagus!

Pengelompokan kawasan borderless berdasarkan policy driven dan concept driven, syukur ada pengikat kulturnya, bersama-sama mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meredusir kompetisi tidak sehat antarkabupaten/kota serta ada benang merah dengan pengusaha serta pemerintah provinsi. (Penulis Ketua Kadin Jateng-53)