SAN FRANCISCO - Sebagai negara yang menggembar-gemborkan demokrasi dan nilai-nilai liberal, AS masih menghadapi masalah dengan isu rasialisme. Di Negara Bagian California, praktik rasialisme masih terjadi di penjara-penjara terhadap ribuan narapidana. Petugas penjara selalu memisah-misahkan narapidana berdasarkan ras mereka. Departemen Pembinaan Masyarakat California berkilah, hal itu untuk mengurangi perilaku antisosial. Praktik rasialisme itu mendapat kecaman keras dari organisasi-organisasi masyarakat.(rtr-52)

Vietnam Tahan 125 Nelayan

HANOI - Vietnam menahan 125 nelayan dari Thailand dan Myanmar dalam salah satu tindakan keras terbesar yang pernah dilakukan negeri itu. Mereka ditahan karena menangkap ikan secara ilegal di lepas pantai bagian selatan negara itu, kata para pejabat Selasa kemarin. Para penjaga pantai di Provinsi Soc Trang, di selatan negeri itu, mengatakan mayoritas para nelayan itu berasal dari Myanmar, dan sisanya adalah warga Thailand. Mereka ditangkap pekan lalu bersama dengan delapan kapal penangkap ikannya. Menurut para penjaga pantai, kedubes kedua negara terkait telah dikontak guna mencari suatu penyelesaian.(ant-46)

Australia Tambah Tentara

CANBERRA - Australia akan mengirimkan tambahan 450 tentara ke Irak. PM John Howard mengatakan Selasa kemarin, penambahan itu untuk mensuplai kebutuhan personel setelah Belanda memutuskan menarik 1.400 tentaranya. Pasukan Australia akan ditempatkan di Irak selatan untuk melindungi keamanan teknisi Jepang. ''PM Jepang Junichiro Koizumu menelepon saya dan minta bantuan Australia,'' kata Howard.(rtr-52)

AS Ingin Isolasi Chavez

CARACAS - Venezuela menuduh Washington sedang melakukan ''perang kotor'' melalui propaganda yang mendiskreditkan Presiden Hugo Chavez. Meski demikian, Venezuela tidak berniat menghentikan pasokan minyaknya bagi AS. Menteri Informasi Venezuela Andres Izarra menuduh pemerintahan dan media AS berniat mengisolasi tokoh sayap kiri Chavez dari masyarakat internasional.(rtr-52)

UU Antiterorisme Jalan Terus

LONDON - Pemerintah Inggris tetap akan mengeluarkan UU antiterorisme yang lebih keras, kendati belum tercapai kesepakatan di kalangan masyarakat tentang UU kontroversial itu. Salah satu butir perundangan yang banyak ditentang adalah pasal tentang penahanan tersangka terorisme tanpa pengadilan terlebih dahulu. UU anti-terorisme memancing kritik keras dari kelompok pembela HAM dan partai-partai oposan. Menurut mereka, adalah hakim, dan bukan politisi, yang seharusnya memutuskan vonis terhadap tersangka.(rtr-52)