KENDAL- KPU Kabupaten Kendal akan memeroleh kucuran dana dari APBD 2005 sebesar Rp 4 miliar guna proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rencananya berlangsung Juni mendatang. Kepastian itu terungkap dalam hasil akhir rapat panitia anggaran (panang) di ruang Paripurna DPRD, belum lama ini.

Besaran dana yang telah disepakati tersebut, lebih rendah Rp 1 miliar dari usulan yang diajukan KPU. Sebab dalam usulan kepada panang, KPU mengajukan sebesar Rp 5 miliar.

Meski demikian, anggaran yang disetujui sebesar Rp 4 miliar tersebut ternyata lebih tinggi dari hasil pembahasan di tingkat Komisi A. Saat itu, Komisi A hanya menyetujui sebesar Rp 1,3 miliar.

Hanya saja persetujuan dana untuk KPU Kendal itu, tampaknya berimbas terhadap menurunnya anggaran untuk kebutuhan serupa yang akan dialokasikan kepada panitia pengawas (panwas) pilkada setempat.

Pasalnya, dalam rapat panang yang dipimpin Ketua DPRD Drs Akhmat Suyuti itu akhirnya hanya menyepakati anggaran panwas menjadi Rp 300 juta. Padahal alokasi dana bagi panwas semula diusulkan sebesar Rp 1,3 miliar.

Kendati alokasi dana telah disepakati dan bakal dikucurkan, namun seperti beberapa daerah lain, Panwas Pilkada Kendal hingga kemarin belum ada tanda-tanda terbentuk. Berkait dengan pembentukan ini, DPRD selaku lembaga pembentuk panwaslu masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur hal itu.

Siap Dikoreksi

Anggota KPU Kendal Drs Joko Prihatmoko ketika diminta tanggapan sehubungan dengan hal itu mengatakan, pada awalnya lembaganya mengajukan anggaran ke Pemkab Rp 8,5 miliar. ''Besaran dana ini untuk dua putaran proses pilkada. Namun, jika dalam proses pilkada nantinya hanya satu putaran saja, maka kami mengajukan besaran bantuan sebesar Rp 6,5 miliar.''

Meski demikian bantuan APBD yang hanya sebesar Rp 4 miliar untuk KPU tersebut, tentunya sudah melalui pertimbangan pihak legislatif dan eksekutif.

Diharapkan, bila ada kekurangannya kelak, maka akan dipenuhi APBN.

''Bantuan tak terpaku pada nominal uang saja. Bantuan peralatan pendukung proses pilkada juga sangat diperlukan. Yang jelas, kami siap untuk dikoreksi dan siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu.'' (G15-91)