| Selasa, 22 Februari 2005 | EKONOMI |
Petani Gembira, Harga Gabah Naik Rp 50/KgJAKARTA- Naiknya harga gabah kering panen (GKP) di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng) di atas harga patokan pemerintah (HPP), sangat baik untuk petani. Harga GKP sekarang ini mencapai Rp 1.300/Kg, lebih tinggi Rp 50 dari HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1.250/Kg. Hal itu dikatakan Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, menanggapi tingginya harga GKP di beberapa daerah, Senin petang (21/2). Menurut Widjan (panggilan Widjanarko-Red), tingginya harga GKP itu membuktikan gabah yang diproduksi petani kualitasnya baik. ''Ini tentunya sejalan dengan upaya Bulog yang mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun kualitas dalam program pengadaan pangan,'' kata dia seraya menambahkan, bahwa Bulog ingin kualitas gabah yang dibeli lebih bagus dari sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas, kata dia, Bulog melakukan kerja sama dengan Sang Hyang Seri untuk pengadaan dan penyaluran bibit yang baik kepada mitra kerja dan petani binaan. Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan Kelompok Tani Nasional Andalan (KTNA) untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada petani. Bulog, kata Widjan, juga memiliki unit pengolahan gabah dan beras (UPGB). ''Mudah-mudahan, tahun ini jumlah UPGB yang dimiliki Bulog bisa mencapai 147 unit. Agar daya serap Bulog lebih besar, kami juga menyiapkan 'drying center' atau pusat-pusat pengeringan gabah,'' ujarnya. Adanya harga GKP yang cukup bagus tersebut, Widjan mengimbau agar petani tidak terburu-buru melepas gabahnya. ''Saya pikir, petani perlu menahan dulu gabah hasil panennya agar harganya tidak jatuh,'' ujarnya. Dengan dipertahankannya gabah oleh petani jelas sangat membantu Bulog, karena petani tidak akan mengalami kesulitan jika terjadi kekurangan stok. Sementara pengadaan beras untuk rakyat miskin (raskin) tidak terlalu banyak. Hal ini mengingat, 52% konsumen raskin adalah petani. Menurutnya, tingginya harga GKP tersebut karena beberapa daerah yang seharusnya sudah memasuki panen mengalami keterlambatan atau mundur. ''Saya khawatir, dengan kemunduran panen ini mengakibatkan tidak akan ada puncak panen,'' katanya seraya menambahkan, masa panen akan mundur sampai akhir Februari. Sementara itu, Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Jateng, Sutono, menilai masalah utama yang membantu naiknya GKP di atas HPP di beberapa daerah Jateng, khususnya di daerah Kabupaten Grobogan adalah situasi musim tanam yang mundur. Mundurnya musim tanam mengakibatkan masa panen juga mundur. Khusus untuk panen bulan Januari 2005 sangat dipengaruhi oleh musim tanam bulan Oktober 2004. Diperkirakan, luas area di Jateng yang dipanen bulan Januari lalu hanya 51 ribu hektare. Sementara luas area yang dipanen bulan Februari bertambah cukup signifikan, yaitu sekitar 140 ribu hektare. Dengan cuaca yang mendukung dalam artian curah hujan bulan Januari dan Februari jauh berkurang sangat membantu petani mengeringkan hasil panennya. Cukup Besar Sutono lebih lanjut mengatakan, gabah yang dipanen bulan Januari tersedot ke Jatim dan Jabar yang jumlahnya cukup besar. ''Yang tidak kalah penting, adalah puncak musim paceklik di Jateng terjadi pada bulan Januari. Akibatnya, harga beras naik. Kondisi inilah yang mengatrol harga gabah ikut naik, sehingga harga patokan gabah relatif aman,'' ujarnya. Karena itulah, kata dia, jangan heran bila di daerah Jateng yang panennya pada bulan Januari harga GKP di atas harga dasar yang ditetapkan. Contohnya, di daerah Kabupaten Grobogan pada tanggal 8 Februari lalu harga terendah mencapai Rp 1.350/Kg, sementara harga patokan hanya Rp 1.250/Kg. Melihat kenyataan tersebut, kata Sutono, daerah-daerah kantong produksi yang rawan HPP-nya jatuh seperti Demak dan Pati, diharapkan pada musim panen tahun ini harganya tidak jatuh lagi. Apalagi harapan agar harga patokan ini tidak jatuh didukung oleh kegiatan pemantauan yang intensif dan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengamankan HPP. Menurutnya, di dalam mengamankan harga dasar yang ditetapkan, Bulog tidak bisa bekerja sendiri. Berbagai pihak seperti Pemda, Dinas Pertanian, pedagang dan usaha penggilingan gabah ikut terlibat dalam upaya tersebut. (tri-82) |