SRAGEN - Nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif menyangkut arah kebijakan umum (AKU) RAPBD 2005, segera ditandatangani. Namun, kesepakatan dalam AKU RAPBD itu diharapkan oleh anggota DPRD benar-benar mencerminkan sebuah rencana anggaran berbasis kinerja. ''Setiap kegiatan dan program yang didanai harus jelas manfaatnya,'' pinta Aris Surawan, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, kemarin. Dikatakan, kegiatan dengan dana rakyat harus direncanakan secara matang, terukur hasilnya, serta menggunakan konsep value for money, yakni ekonomis, efektif, dan efisien.

Penilaian kinerja tidak semata-mata membandingkan input dan output saja, tapi juga memperhatikan outcome, benefit dan impact dari objek yang didanai.

''Saya mengimbau eksekutif untuk meninggalkan penyusunan anggaran yang bersifat tradisional; sekadar menyusun daftar kebutuhan tanpa analisis dan kajian mendalam,'' katanya.

Sebab, dampak penyusunan anggaran semacam itu bakal berbuntut defisit anggaran. Dampak yang dirasakan, adalah kesengsaraan rakyat.

Dikritisi

Sidang yang digelar di ruang rapat DPRD, kemarin dengan agenda Laporan Komisi-Komisi DPRD terhadap AKU APBD 2005, itu dihadiri Wakil Bupati, Agus Fatchur Rahman SH dan Ketua DPRD, Agus Wardoyo SE.

Menurut Aris Surawan, setelah laporan-laporan komisi selesai, bakal ditandatangani nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Sumber di kalangan DPRD menjelaskan, pembahasan tentang RAPBD 2005 Kabupaten Sragen berjalan lamban. Bahkan, Laporan Pertanggungjawaban Bupati tentang penggunaan dana APBD 2004 juga belum ada tanda-tanda akan dijadwalkan.

Menurut Aris Surawan, eksekutif diminta menyertakan rancangan anggaran satuan kerja (RASK). Di samping itu, dia mengimbau legislatif mengkritisi RAPBD yang diserahkan eksekutif ke legislatif.

Sesuai dengan Kepmendagri 29/2002, upaya public hearing dan penyaringan aspirasi masyarakat terhadap RAPBD 2005 adalah sebuah keharusan, dan tidak boleh dilupakan.(nin-92a)