KOTA - Berkaitan dengan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2005, partai politik (parpol) diharapkan tidak melacurkan diri, mengeruk kekayaan bakal calon wali kota (cawali) untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, golongan, atau interen partai.

Demikian salah satu poin seruan moral masyarakat berbagai elemen yang bergabung dalam Masyarakat Peduli Solo (MPS). Seruan itu disampaikan dalam acara bertajuk "Mencari Pemimpin yang Melayani", yang digelar di Museum Radyo Pustoko.

Acara yang dimulai sekitar pukul 10.00 tersebut berlangsung menarik. Sebab, selain dihadiri ratusan orang, di halaman museum juga ditempatkan dua kursi sebagai simbol dari wali kota dan wakil wali kota.

Selain memberikan seruan moral, dalam kesempatan itu juga dilakukan doa bersama untuk kelangsungan pilkada. Mereka berharap, pelaksanaan pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu mengayomi, melayani, dan membawa kesejahteraan masyarakat.

"Kami tidak akan menyebut kriteris calon atau pun sosok; namun kami lebih menyoroti kelangsungan pilkada," papar Adib Adjiputra, koordinator dari MPS.

Berbagai elemen masyarakat yang turut terlibat di antaranya adalah LPPM UNS, PMS, REI, Republik Aeng-aeng, Kagama, PWI, Museum Radyo Pustoko, BEM UNS, Solidaritas untuk Orang Pinggiran, Politeknik, HDCI, ASPPRO, Hipmi, Pattiro, dan Epistoholik Indonesia.

Seruan moral tidak hanya ditujukan kepada parpol, namun juga kepada lembaga ataupun personal yang akan terlibat langsung dalam pilkada, seperti cawali, KPU, lembaga media, pemerintah kota, dan masyarakat di Kota Solo.

Hati Nurani

Kepada parpol, di luar hal yang sudah disebut, mereka juga menyerukan agar bisa mengajukan bakal calon yang benar-benar pantas, layak memimpin, jujur, bersih, tidak tercela, bertanggung jawab, dan sudah terbukti memberikan kontribusi nyata.

Sementara itu kepada bakal calon, MPS menyerukan agar dalam mencalonkan diri benar-benar sesuai dengan hati nurani. Bukan karena desakan atau kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selain itu, para calon juga harus mampu mengukur diri (tidak berambisi), siap menang maupun kalah, tidak melakukan kampanye hitam, tidak arogansi politik, serta tidak bermain politik uang.

Kepada KPU, MPS berharap agar bisa melaksanakan pilkada dengan jujur, objektif, bersih, dan adil. KPU harus independen, tidak mau ditunggangi oleh partai dan bakal calon maupun kelompok tertentu, berhemat anggaran, serta bisa bekerja secara efisien dan efektif.

Masih berkaitan dengan pilkada, PMS juga berharap agar bisa menyajikan informasi yang jernih, berimbang, bermanfaat, akurat, dan edukatif.

Selain itu, lembaga media juga diminta untuk mengedepankan sikap independen dan tidak mudah di tunggangi.

Kepada aparatur pemerintah kota, diharapkan tidak memanfaatkan jabatan, fasilitas, struktur organisasi dan wewenang untuk kepentingan pribadi. Juga agar berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Terakhir, mereka berharap agar masyarakat mengikuti proses pilkada dengan tertib, jujur, dan bertanggung jawab. Memilih dengan hati nurani, aktif untuk menyukseskan, ikut memantau dan mengawasi, serta melaporkan tindakan yang menodai pilkada.(G19, G13-17a)