GLADAG - Seratusan mahasiswa yang bergabung dalam aliansi BEM Joglosemar (Jogyakarta, Solo, Semarang), kemarin menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Unjuk rasa keprihatinan tersebut, dilakukan menyusul adanya rencana pemerintah yang akan mengumumkan kenaikan harga BBM, 15 April 2005.

Aksi protes para mahasiswa di Bundaran Gladag Solo itu, disertai atraksi seorang pengunjuk rasa, yang seolah-olah menjadi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang memasak gorengan dengan menggunakan kayu bakar.

Bahkan, seorang peserta aksi lainnya yang berlagak seperti Presiden SBY, menuntun sepeda onthel dan menarik beberapa perkakas alat dapur.

Bersamaan dengan itu, sejumlah pendemo berorasi, yang intinya menolak kenaikan harga BBM. Massa bergerak dari Kampus UNS Mesen menuju Bundaran Gladag, sembari mengusung beberapa spanduk.

Menurut sejumlah pengunjuk rasa, kenaikan harga makin menambah penderitaan rakyat. Apa pun alasan pemerintah untuk menaikkan harga, seperti untuk mengurangi defisit APBN, sangat tidak populer di mata rakyat.

Kenaikan BBM, kata Presiden BEM UNS, Ikhlas Tamrin, sangat memberatkan masyarakat. "Kebijakan itu berdampak kepada kenaikan kebutuhan pokok dan kebutuhan lain," tandas dia dalam orasinya.

Diskriminasi

Aliansi BEM UNS, KM UGM, UNY, Unnes, Undip, dan lainnya yang mengusung bendera BEM Joglosemar, menilai kenaikan harga BBM merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminasi dan arogansi pemerintah. Sebab, sebagian besar masyarakat telah menyatakan penolakannya.

Hasil survei di Solo saja, 80 persen warga Solo menolak kenaikan harga BBM. Menurut mereka, pemerintah atau penguasa tidak sepantasnya memaksakan kehendak untuk menaikkan harga BBM.

"Jika itu dilakukan, jelas-jelas pemerintah tidak lagi memperhatikan aspirasi dan sudah tidak berpihak kepada rakyat," tandas Ikhlas Tamrin.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM Joglosemar menegaskan, jika pemerintah ada keberanian dan berpihak kepada rakyat, maka masih banyak alternatif lain untuk menutup defisit APBN, seperti menangkap para koruptor kelas kakap dan memerintahkan pengembalian asset (recovery asset).

Alternatif itu, mengingat selama 1999-2004 praktik KKN mencapai Rp 167 triliun. Angka sebesar itu, menurut para mahasiswa, sama dengan setengah APBN periode 2003, yang nilainya mencapai Rp 350 triliun.

Dengan tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup besar itu, sangat ironis apabila pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan BBM yang secara langsung akan berdampak kepada kehidupan masyarakat.

"Kebijakan semacam itu, semakin memberatkan dan menyengsarakan rakyat."

Aksi untuk menolak kenaikan harga BBM, akan terus dilakukan para mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Joglosemar dengan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi.

"Hal itu kami lakukan, sebagai bentuk perjuangan untuk menyuarakan aspirasi rakyat," tandas Ikhlas Tamrin maupun para pendemo dalam aksinya kemarin. (G11,san-17a)