KENTINGAN - Budayawan sekaligus Rektor Undip Semarang, Prof Eko Budiardjo menilai, wacana pembentukan Provinsi Surakarta dengan wilayah eks-Karesidenan Surakarta, baru berputar dalam ranah politis. Jadi belum merupakan keinginan dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat.

"Provinsi baru itu, apa untuk kepentingan politisi atau kepentingan rakyat banyak? Kalau saya lihat, baru kepentingan politis. Itu semua harus dikaji. Jadi bukan hanya sekadar permainan kekuasaan di atas, ingin ada provinsi, ada gubernur, nanti bisa lebih sejahtera. Karena seperti wacana pemekaran di Banyumas dulu, isunya Ketua DPRD-nya kepingin jadi Wali Kota. Kalau sudah begitu, kan kepentingan elite," kata dia di sela-sela seminar arsitektur di auditorium Kampus UNS Solo, kemarin.

Dia mengungkapkan, Undip pernah ditugasi untuk meneliti kemungkinan pemekaran daerah Banyumas, supaya Kabupaten Banyumas dipecah, yang Purwokerto menjadi kota, lalu Banyumas menjadi kabupaten. Hasil kajian, ternyata masyarakat sendiri tak terlalu peduli, apakah wilayah itu dipecah atau tidak. Yang penting adalah kesejahteraan warga.

"Jadi, perkara provinsi atau tidak, mestinya tanya kepada masyarakat. Jika dengan pemisahan jadi provinsi ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan, ya buat apa," ujarnya.

Menyangkut kajian-kajian seperti itu, dia mengaku kadang risau. Kasus wacana pemekaran Banyumas, misalnya, menurutnya, dari kajian Magister Administrasi Publik (MAP) Undip dinilai belum layak. Tapi kemudian, Ketua DPRD waktu itu minta bantuan Unsoed Purwokerto, yang kemudian kajiannya dinyatakan layak jika Banyumas dimekarkan.

"Nah, itu kan mestinya perlu ada perbincangan, yang bicara tak sekadar pemerintah, wakil rakyat, peneliti, akademisi, tetapi juga budayawan, lalu masyarakat luas," ungkapnya.

Substansi

Prof Sardono W Kusumo berpandangan lain. Menurut koreografer yang juga Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu, mestinya yang dibicarakan bukan wadahnya dulu, tetapi substansi, potensi, dan kondisi setempat.

Kota Solo, kata dia, bukan dibentuk secara ngawur, tetapi kota yang setiap tahap punya planing. Sebelum ada Keraton Surakarta, sebenarnya sudah ada tata desain kota itu. Kemudian, Keraton membikin site plan sendiri, dengan orientasi kejawen atau kosmologi Jawa. Saat Belanda datang, mereka membuat planing baru dengan sistem kota.

"Proyeksi belanda dulu, Solo akan menjadi pusat perdagangan. Planing itu sama dengan Kota Manhattan di New York, yang dibangun Belanda pada masa yang sama. Jadi, itu master plan kota modern. Memang itu untuk perdagangan. Karena itu, selain jalan rapi terukur, juga dibuka jalur kereta api, yang menjangkau Wonogiri, Delanggu, sampai Semarang. Juga menggunakan jalur Bengawan Solo, agar barang langsung masuk pasar global, waktu itu," tuturnya.

Proyeksinya sudah jelas, infrastruktur jelas, sehingga dulu Kota Solo menjadi pusat regional. Solo merupakan trading city, sementara itu pasokannya dari daerah sekitaranya. Namun, persoalannya sekarang berubah.

"Sebentar lagi justru Solo yang menjadi penyangga daerah-daerah sekitarnya. Karena industri dibangun secara luar biasa, di luar solo. Sebentar lagi, Solo paling lemah. Kalau industri, di Solo bisa memberikan infrastruktur, misalnya perkantoran, jaringan internet bagus, dan bandara yang sistematis. Mungkin kantor-kantor industri itu bisa di Solo," paparnya.

Tapi kalau ketersediaan infrastruktur di Solo tidak ada, maka Solo akan menjadi miskin sumber daya, sumber air tak ada, dan miskin infrastruktur. Karena mahasiswa yang kuliah di Solo, justru banyak dari daerah sekitar.

"Maka yang dibicarakan substansisnya dulu, roda sosialnya bagaimana? Tak bisa dilokalisasi hanya Solo, tapi harus dilihat lebih makro. Sesudah itu, baru dilihat wadahnya apa, apa provinsi, apa kerja sama antardaerah," jelasnya. (D11-20a)