SEMINAR OTONOMI: Dosen UKSW Dr Kutut Soewondo (kanan) didampingi Wapempred Suara Merdeka Hendro Basuki selaku moderator (tengah) dan Direktur Eksekutif KPPOD P Agung Pambudi dalam Seminar ''Good Governance di Era Otonomi Daerah'' di Aula Redaksi Suara Merdeka Jalan Raya Kaligawe Km 5, Jumat (18/2).(55j) - SM/Djoko S

SEMARANG - Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam waktu dekat kembali mengumumkan daerah kabupaten/kota yang menarik untuk investasi. Tiga kabupaten/kota di Jateng, yaitu Kudus, Sukoharjo, dan Tegal, mendapat nominasi dengan kriteria berbeda.

''Secara umum, ketiga wilayah itu sepanjang 2004 lebih baik usahanya dalam menarik investasi. Sementara itu, kota/kabupaten yang dahulu masuk nominasi cenderung kurang berbenah,'' ungkap Direktur Eksekutif KPPOD Agung Pambudhi di Kantor Redaksi Suara Merdeka Jalan Raya Kaligawe Km 5, kemarin.

Dia menyatakan hal itu seusai menjadi pembicara dalam Seminar Otonomi Daerah ''Good Governance dalam Era Otonomi'' yang diselenggarakan Lembaga Kajian Otonomi Daerah Suara Merdeka. Pembicara lain adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKSW Salatiga, Dr Kutut Soewondo dan moderator Wakil Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Hendro Basuki.

Agung mengemukakan, dua kabupaten/kota, Tegal dan Sukoharjo, masuk nominasi dari sisi faktor sosial politik sedangkan Kabupaten Kudus masuk nominasi dari sisi infrastruktur fisik. Sementara itu, Semarang yang pada 2002 masuk urutan pertama dan 2003 urutan ke-10, pada 2004 tidak mendapat nominasi.

''Dalam kriteria sosial politik, secara umum kondisi sosial politik daerah kabupaten lebih baik dibandingkan dengan daerah perkotaan,'' papar dia.

Dia menuturkan, dalam pemeringkatan tahun ini, KPPOD mengambil lokasi survei di 161 kabupaten dan 53 kota yang tersebar di 29 provinsi. Sejumlah 5.184 responden pelaku usaha (rerata 25 responden/daerah) yang diwawancarai, telah memberikan pendapat berdasarkan persepsi mereka atas iklim usaha di daerah masing-masing.

Di luar hasil survei dalam bentuk peringkat daya tarik investasi, sejumlah temuan spesifik yang juga penting dalam meneropong iklim usaha di daerah. Beberapa contoh temuan sebagian masih sama dengan tahun sebelumnya.

Misalnya saja besarnya pungutan liar di daerah survei yang rata-rata 6,81% dari total biaya produksi. Hal serupa juga terlihat dalam besaran rerata biaya tidak resmi terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan 64,25%, bahkan 1,4% reponden menyatakan bahwa rasio pungutan tidak resmi terhadap biaya resmi bisa 500%.

Temuan spesifik lain berkaitan dengan partisipasi/keterlibatan dunia usaha dalam pembuatan kebijakan (perda) di daerah. Dari total responden, hanya 12% yang mengakui dilibatkan sebaliknya 86,4% tidak dilibatkan.

''Dari yang dilibatkan pun, 59,6% responden menyatakan kualitas pelibatannya kurang baik hingga tidak baik. Para pengusaha juga merasa masih rendah dan kekonvensionalan inovasi pemerintah daerah mereka dalam upaya menarik investasi, seperti lewat promosi (menurut pengakuan 68,8%), mengundang investor (40,6%), dan mendirikan UPT (20,5%),'' papar dia. (G2-58j)