NUNUKAN - Sembilan puluh sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang disalurkan oleh PT Delta Rona Adiguna, kemarin dikirim ke barak penampungan milik Pemkab Nunukan di Mambunut. Mereka yang semula tinggal di penampungan milik PJTKI didrop ke Mambunut karena sanitasi barak tidak memenuhi syarat kesehatan.

Puluhan barak penampungan TKI itu dibangun seadanya dengan fasilitas MCK yang kurang baik. Pembuangan limbah di sebagian besar barak juga tidak lancar. Sejumlah saluran mampat sehingga air berwarna hitam menggenang di sekitar barak. Dari Nunukan Kalimantan Timur, wartawan Suara Merdeka Ninik Damiyati melaporkan, pemindahan TKI itu dilakukan secara bertahap mulai Jumat (18/2). Truk pertama yang datang sekitar pukul 11.00 Wita mengangkut 47 TKI yang sebagian besar berasal dari Sulawesi Selatan.

Empat di antaranya adalah anak-anak yang belum genap berusia lima tahun. Mereka ditempatkan di dua barak terpisah. Setiap barak serupa rumah panggung itu mampu menampung 60 TKI. Saat ini, dari 56 barak yang ada di Mambunut, hanya enam barak yang diisi TKI. Hal itu karena jumlah TKI yang masih bertahan di Mambunut sekitar 350 orang.

Dengan kedatangan 99 penghuni baru, penampungan yang terletak sekitar 7 km dari Kecamatan Nunukan itu kini diisi 450-an orang.

Sejumlah TKI mengaku lebih suka tinggal di Mambunut ketimbang di penampungan PJTKI. Mereka tidak lagi dikutip pungutan liar (pungli) setiap kali mandi atau buang air. Padahal, PJTKI sudah memotong sebagian gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup di barak.

Para TKI yang baru tiba di Mambunut juga mempertanyakan sampai kapan mereka akan ditampung. Seorang TKI asal Donggala, Robert, mengaku sudah jenuh tinggal di penampungan.

"Sampai kapan kami ditampung di sini? Dahulu PJTKI berjanji, kami hanya ditampung dua minggu. Akan tetapi sesudah dua minggu, kami justru dialihkan kemari," ujar TKI yang semula bekerja di perkebunan kelapa sawit itu.

Sebagian besar TKI terhambat keberangkatannya karena Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) mereka belum jadi. Tanpa PLKS, mereka tidak dapat kembali ke Malaysia meski sudah memiliki paspor. Data Posko Penanganan TKI bermasalah di Pelabuhan Tunon Taka menunjukkan, sejak 29 Oktober tahun lalu hingga Kamis (17/2) sudah lebih dari 24.000 TKI yang kembali ke Malaysia. Data terakhir menyebutkan, pada Kamis lalu ada 29 TKI yang masuk ke Nunukan. Hanya seorang TKI yang dilaporkan tidak memiliki dokumen sedangkan dua lainnya datang dengan Surat Perjalanan Layanan Paspor (SPLP). Ketiga orang yang bermasalah itu kini ditampung di Nunukan.

Sementara itu, jumlah TKI yang pulang ke Indonesia melalui Nunukan sejak masa amnesti pemerintah Malaysia lebih dari 64.000 orang. Lebih dari 35.000 di antaranya sudah dipulangkan ke daerah asal dengan biaya sendiri ataupun dari Satgas Penanganan TKI Bermasalah Pemkab Nunukan.

Sementara itu, 40-an TKI dibawa ke RSUD Kabupaten Nunukan. Mereka umumnya menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare, demam berdarah, dan malaria. Kondisi kesehatan para TKI terus menurun akibat kekurangan gizi dan buruknya kondisi

sanitasi tempat penampungan sementara. Setiap hari, ratusan TKI memeriksakan diri ke posko keliling PMI Cabang Nunukan.

Sembilan TKI di penampungan PJTKI, kemarin dibawa ke rumah sakit karena terindikasi ISPA parah dan demam berdarah. Seorang di antaranya adalah Rusmini (1,2) yang terindikasi mengidap ISPA. Anak TKI yang tinggal di penampungan PJTKI Fortuna, dekat Pelabuhan Tunon Taka itu dirujuk ke RSUD Nunukan oleh PMI Cabang Nunukan. Kondisi Rusmini baru diketahui setelah para sukarelawan PMI melakukan pemeriksaan keliling di penampungan tersebut. Para TKI umumnya baru dibawa ke rumah sakit jika sudah parah. Seperti Ali Rahman yang dibawa ke RSUD Nunukan, Jumat (18/2), dengan kondisi parah.

Ali yang ditampung di barak milik PT Persada Duta menderita demam tinggi dan muntah-muntah. Kondisinya terus melemah selama hampir satu minggu dan baru kemarin dibawa ke rumah sakit. Ali segera mendapat perawatan inap di rumah sakit tersebut. Sejumlah rekan Ali yang mengantarkan mengaku mereka sulit mendapatkan surat pengantar dari PJTKI. Padahal, RSUD Nunukan mensyaratkan surat pengantar agar biaya pengobatan bisa ditanggung PJTKI.

Hingga kemarin, jumlah TKI yang dirawat inap di RSUD Nunukan hanya dua orang. Meski setiap minggu puluhan TKI datang berobat, hanya sebagian kecil yang mendapatkan perawatan intensif. Karena tidak memiliki uang, para TKI hanya menunggu pengobatan gratis oleh PMI yang berkeliling setiap hari. Penurunan kondisi kesehatan para TKI juga karena gizi yang kurang terpenuhi.

Di penampungan milik Pemkab Nunukan di Mambunut, PJTKI hanya menanggung biaya Rp 3.000/hari untuk setiap TKI yang dititipkan. Padahal di penampungan tersebut, mereka mendapat jatah makanan tiga kali sehari, air minum, dan MCK setiap hari. "Nilai itu memang kesepakatan antara Pemkab dan PJTKI. Sebagian biaya hidup TKI di Mambunut ditanggung Pemkab," tutur Sanadi, penangung jawab logistik penampungan TKI Mambunut.

Minimnya anggaran dari PJTKI mengakibatkan kebutuhan gizi para TKI kurang terpenuhi. Menu makanan mereka pun seadanya. Hanya sepiring nasi, sejumput sayur pepaya muda, dan ikan asin. Sementara itu kebutuhan air bersih juga kurang tercukupi. Koordinator sukarelawan PMI Cabang Nunukan Arifin Muh Hadi mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membagikan sanitasion kit kepada setiap TKI. Hal itu untuk mencegah penularan sejumlah penyakit melalui peralatan mandi dan peralatan makan. (83j)