SEMARANG - Biaya penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Semarang makin dapat dihemat.

Menurut Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan dan Hukum) DPRD Kota, H Djunaidi SH, penghematan itu dapat dilakukan dengan mengurangi honor anggota KPU Kota Semarang pada pos belanja.

''Sesuai dengan PP 6/2005 yang mengatur pemilihan kepala daerah, honor bagi lima anggota KPU di daerah sebagai penyelenggara pilkada Rp 1,250 juta/bulan selama enam bulan,'' kata dia, Jumat (18/2).

Honor itu, jauh di bawah usulan KPU Kota Semarang yang sudah disetujui dalam pembahasan RAPBD 2005 antara eksekutif dan Komisi A. Dalam kesepakatan sebelumnya, honor anggota KPU Kota Semarang sebagai penyelenggara pilkada Rp 3 juta/bulan selama enam bulan.

''Berarti, honor anggota KPU tidak sesuai dengan PP 6/2005. Untuk itu, anggaran penyelenggaraan pilkada dapat dipangkas. Diperkirakan, tinggal empat sampai lima miliar rupiah,'' kata wakil rakyat dari PAN tersebut.

Menurut Djunaidi, honor itu dibebankan kepada APBD Kota Semarang. Selain itu, honor tersebut di luar gaji rutin yang diterima oleh KPU Kota dari APBN setiap bulan, selama lima tahun menjadi anggota KPU.

Komisi A DPRD Kota dan KPU Kota Semarang menerima PP itu, Kamis lalu, setelah cukup lama menunggu.

Menurut Djunaidi, Komisi A selaku leader pembentukan Panwas Pilkada di tingkat Panitia Khusus, terpaksa mengagendakan lagi jadwal pembahasan/kegiatan pansus.

Menurut dia, sedianya Pansus mulai bekerja Senin pekan ini, tetapi karena belum menerima PP-nya, pembahasan diundur. ''Kami mengajukan ke Pimpinan DPRD agar Panmus mengagendakan lagi pembahasan Panwas.''

Pemutakhiran Data

Pembahasan agenda kerja Pansus oleh Panmus itu, dilakukan Jumat (18/2) sore. Sementara itu, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Semarang melakukan pendataan pemilih sejak sepekan terakhir. Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan persiapan pilkada.

Menurut anggota KPU, Henry Wahyono, langkah itu merupakan pemutakhiran data pemilih, yang sebelumnya pernah dilakukan pendataan melalui P4B, menjelang pemilu presiden tahun lalu.

Soal kartu pemilih, KPU Kota akan berusaha menggunakan kartu pemilih yang pernah dipakai dalam Pemilu Presiden tahun lalu. Meski dalam PP itu bisa ditafsirkan, bahwa kartu pemilih dalam pilkada dicetak kembali.

Menanggapi berkurangnya honor sebagai anggota KPU, salah satu anggota KPU Kota Semarang Henry Wahyono menuturkan, hal itu tidak masalah bagi dirinya. ''Dikasih sejumlah itu ya syukur,'' kata dia.

Meski demikian, dengan honor sejumlah itu, anggota KPU tentunya akan memperhitungkan dengan kelayakan dan frekuensi kerja. ''Kami berusaha maksimal menyelenggarakan pilkada secara baik.''

Menyinggung kemungkinan berkurangnya jumlah anggaran pilkada setelah honor anggota KPU berkurang, dia mengusulkan, kelebihan dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dialihkan ke pos lain yang kepentingannya untuk pilkada. (G17-84)