SEMARANG- Kampanye hitam (black campaign) menjelang pemilihan wali kota Semarang mulai terjadi. Kampanye kotor itu tidak hanya menimpa calon wali kota/wakil wali kota semata, tetapi juga merambah kepada partai politik yang akan mengusung para calon.

Kemarin, yang menjadi korban kampanye hitam adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai tersebut diisukan menerima dana Rp 100 juta sampai Rp 300 juta dari salah satu calon wali kota. ''Kami diisukan menerima dana sebesar itu melalui SMS. Pesan lewat ponsel itu beberapa kali kami terima,'' kata Agung Budi Margono, anggota Fraksi PKS, kemarin.

Beberapa kali nomor ponsel pengirim SMS itu dihubungi oleh pengurus PKS, selalu tidak aktif. Kalau pun SMS itu dibalas, kata Agung, tidak mau menjawab atau membalasnya.

PKS sendiri, sambungnya, sebenarnya tidak menghiraukan dengan isu murahan tersebut. Akan tetapi, secara etika politik itu sudah merupakan bagian kampanye hitam (kotor) yang mendiskreditkan PKS. Sejauh ini, kata dia, dalam penyaringan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan diusung PKS, baru memasuki tahap fit and propertest.

''Adapun penentu siapa yang akan diusung PKS, yang memutuskan DPP PKS. Di samping kami juga harus melakukan koalisi dengan parpol lain agar bisa mencalonkan salah satu posisi, apakah itu calon wali kota ataupun calon wakil wali kota,'' ungkap dia.

Dari penelusuran terhadap sumber-sumber Suara Merdeka di DPRD Kota Semarang, isu itu juga pernah dilontarkan oleh salah satu anggota fraksi lain di luar PKS. Kepada sejumlah wartawan, wakil rakyat itu mengaku tahu dan mendengar isu tersebut. ''Tapi, yang itu nggak perlu ditulis,'' kata wakil rakyat tersebut.

Sementara itu, anggota KPU Kota Semarang Henry Wahyono menanggapi mulai maraknya kampanye hitam menjelang pilkada ini, sangat menyayangkan. Sebaiknya, semua pihak menahan diri agar pelaksanaan pilkada nanti benar-benar berlangsung dengan aman dan lancar. ''Jangan membikin keruh suasana yang sebenarnya sudah kondusif seperti sekarang,'' tandas anggota KPU yang masih membujang ini.

Sedang Penjabat Wali Kota Drs Saman Kadarisman menegaskan, apapun bentuk kampanye, sebaiknya semua pihak menahan diri. Kalau salah satu pihak sudah memulai, yang lain akan ikut-ikutan, sehingga dikhawatirkan suasana makin memanas dan terjadi konflik. ''Pemkot tidak ingin seperti itu terjadi,'' ungkap dia. (G17-84)