SEMARANG- Operasionalisasi bajaj sebagai angkutan umum alternatif di Kota Semarang harus dilakukan secara hati-hati dan melalui kajian cermat. Hal itu perlu dilakukan karena operasionalisasi kendaraan roda 3 itu bisa menimbulkan konflik dengan moda angkutan lain.

Ketua Organda Kota Semarang Isai Suharto, Jumat (18/2) mengatakan operasional bajaj sebagai angkutan umum alternatif, tidak bisa begitu saja diterapkan.

Dia mengingatkan, beberapa lingkungan permukiman sudah dilayani angkutan ranting. Beberapa kawasan seperti itu juga sudah ada becak dan tukang ojek.

''Hal itu berpotensi menimbulkan konflik,'' jelasnya. Suharto mengatakan, pihaknya sudah pernah diajak bicara tentang kemungkinan beroperasinya bajaj sebagai angkutan umum. Karena mempertimbangkan berbagai dampak itu, dia mengusulkan agar operasional bajaj sebagai angkutan umum ditangguhkan.

Kendaraan itu juga tidak melayani trayek tetap dan tidak berbeda dengan taksi, sehingga bisa beroperasi di manapun sesuai permintaan pengguna jasa. Hal itu bisa mengundang persoalan, karena jalan-jalan protokol di Kota Semarang akan makin padat.

Pendapat senada dilontarkan peneliti transportasi Undip Ir Kami Hari Basuki MT. Menurutnya, asalkan Pemkot bisa membuat aturan yang membatasi wilayah operasional bajaj, angkutan beroda tiga itu bisa beroperasi. Hanya saja jika kebijakan semacam itu dibuat, maka Pemkot juga harus memantau dan melakukan penegakan hukumnya. Sementara selama ini, berbagai persoalan transportasi di Kota Semarang justru muncul akibat tidak adanya ketegasan dalam penegakan hukum ini.

Menurutnya, operasionalisasi angkutan umum bajaj di jalan raya akan menambah beban lalu lintas. Dengan risiko semacam itulah, dia menyatakan maklum jika Dinas Perhubungan enggan memberi izin.

Menurutnya, saat ini untuk kota-kota besar seperti Semarang, justru harus menerapkan angkutan massal. Dia memberi contoh di beberapa negara maju sudah menggunakan angkutan massal seperti kereta api mono rail.

Untuk Semarang, Pemkot harus membuat berbagai program untuk mendorong warganya agar lebih banyak memanfaatkan bus angkutan umum. ''Kebijakan itu, menurutnya juga harus disertai kebijakan agar pelayanan angkutan umum makin baik, mudah didapat, murah, dan jadwalnya tetap,'' kata dia. (G6-84)