BOYOLALI - Keinginan beberapa elemen masyarakat agar KUD di Boyolali dibubarkan karena dinilai menghambat pengiriman susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) atau pabrik, tidak semudah dibayangkan. Sebab, antara peternak dengan KUD masih mempunyai ikatan atau kontrak berkait dengan pengadaan kredit sapi.

''Jadi, saya kira peternak masih membutuhkan keberadaan KUD,'' kata Ketua KUD Boyolali, Winarno, kemarin.

Kemunculan peternak, lanjut Winarno, tidak bisa dilepaskan dari adanya sapi perah. Sebab, tanpa ada sapi perah tidak mungkin ada peternak. Adapun sapi perah ada karena peran KUD, yaitu melalui kredit sapi. Jadi, antara peternak, sapi perah, dan KUD, merupakan satu kesatuan. Hingga sekarang, masih ada ikatan kredit yang harus diselesaikan peternak.

Sebagai catatan, Forum Peduli Boyolali (FPB) yang mendampingi peternak berencana menumpahkan susu di halaman sekretariat daerah (Setda) sebagai bentuk kekecawan KUD yang dinilai tidak mempedulikan nasib peternak. Selain itu, KUD dinilai menghalangi pengiriman susu dari peternak ke IPS. Semestinya, peternak langsung ke pabrik. Tapi sekarang ini, dari peternak, KUD, GKSI, baru ke pabrik.

"Karena itu, lebih baik KUD persusuan dibubarkan,'' kata aktivis FPB, Purwanto. Winarno mengatakan, sepanjang peternak tidak punya ikatan, pihaknya tidak keberatan KUD persusuan dibubarkan. Bahkan, sejak dulu pihaknya sudah mempersilakan peternak untuk langsung mengirim susu ke pabrik. Tetapi ternyata sulit dilaksanakan; dan peternak yang berada di pelosok desa tetap bergantung kepada KUD.

Sederhana

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Sugiyanto mengatakan, mata rantai pengiriman susu dari peternak sebenarnya sudah

sederhana. Peternak juga tidak mengalami kesulitan, dan selama ini berjalan secara normal. Jadi, kurang beralasan, bila mengatakan KUD menjadi penghambat pengiriman susu. Pengirimam susu tanpa melalui KUD, lanjut Sugiyanto, justru akan menyulitkan peternak. Sebab, pengiriman susu dari peternak belum tentu dalam jumlah besar. Terkadang, seorang peternak setiap hari hanya mengirim lima liter. "Kalau hanya sedikit, tidak seimbang dengan biaya transportasi. Karena itu, KUD masih dibutuhkan,'' kata Sugiyanto. (shj-85a)