KALAU mau jujur, selama kepemimpinan Bupati Ir H Basuki Widodo, sektor peningkatan SDM dapat dikatakan agak lamban. Kepada Suara Merdeka, dia mengakui, semboyan 3W (wareg, waras, dan wasis) yang belum optimal adalah penggarapan sektor untuk menciptakan warga Blora lebih wasis.

Widodo mengakui, selama lima tahun memimpin Blora, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum tergarap, antara lain masalah penyediaan air baik untuk kebutuhan areal pertanian dan kebutuhan air minum warga.

Air untuk pertanian, ujar dia, akan meningkatkan pembangunan cekdam dan memperbanyak pembuatan embung.

Masalah air baku PDAM, Widodo yang asli Cepu mengakui, sampai saat ini masih merupakan kendala utama. Ke depan, beberapa opsi memang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian matang. Misalnya ada kabarkan di wilayah Kecamatan Todanan ada tiga mata air yang mumpuni dan diprediksi yang jika diolah akan bisa mencukupi kebutuhan air minum warga, namun hal itu masih perlu penelitian lebih lanjut.

Tentang wacana untuk memanfaatkan air dari Bengawan Solo di Cepu? Menurut pendapatnya, hal itu perlu dikaji lebih dalam. Permasalahannya, saat ini Migas yang sudah mengolah air dari Bengawan Solo ternyata setiap bulannya defisit karena biaya pengolahannya mahal. ''Bengawan Solo selama ini dikenal pencemarannya relatif tinggi sehingga jika ingin diolah untuk air baku sudah tentu memerlukan biaya tinggi,'' ungkapnya.

Dia mengemukakan, satu pekerjaan rumah yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah penataan PKL di lingkungan Pasar Induk Blora dan penataan PKL di lingkungan Pasar Cepu di Blora. Menurut pandangannya, untuk menata PKL tersebut memang perlu kehati-hatian karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia menyebutkan, selama ini memang sudah banyak aspirasi, hanya dari beberapa aspirasi itu masih perlu pengkajian lebih mendalam dan pertimbangan untung dan ruginya.

Pada bagian lain, Ketua Paguyuban Pedagang Blora (PPB) Saladin Tarwa SH menilai, penataan PKL di seputar Pasar Induk Blora selama ini memang kurang pas.

Artinya, Pemkab harus bisa mencarikan solusi yang baik untuk penataan PKL itu. Jika tidak, seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu, ketika memindahkan PKL ke lokasi bekas terminal induk ternyata hanya beberapa saat PKL kembali lagi ke seputar Pasar Induk Blora.

Saat ini, kondisi pasar induk itu memang terbilang kumuh. Sebab, banyak PKL yang berjualan di sepanjang trotoar, belum masalah parkir yang tidak ditangani baik. Akibatnya, setiap hari selalu saja terjadi kemacetan arus lalu lintas di seputar pasar induk tersebut. Menurut pandangan Saladin, siapa pun yang terpilih sebagai Bupati Blora mendatang hendaknya mau memperhatikan penataan pasar induk tersebut.

Saladin menekankan, bupati mendatang perlu mempertahankan keberadaan pasar tradisional, seperti Pasar Induk Blora. Tidak perlu harus dipindah, tetapi perlu ditata, misalnya dengan dibuat berlantai dua.

Ir Lilik Sugiyanto menilai, untuk memindahkan PKL di seputar pasar induk tidak semudah yang dibayangkan. Artinya, kalau memang mau menata harus satu paket, dengan cara para PKL juga dibuatkan space untuk berjualan tanpa harus mengganggu komunitas lain.

''Selama penataan dilakukan sepotong-potong, saya pesimistis hal itu bisa berhasil,'' tandasnya. (Urip Daryanto-90j)