logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 17 Februari 2005 NASIONAL
Line

Syarat-syarat Pemilih

Tanya:

1. Pendataan pemilih merupakan salah satu faktor penting yang akan memengaruhi kualitas pilkada, karena hal itu akan memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Apakah dalam pelaksanaan pilkada, khusus untuk bulan Juni 2005 nanti, akan tetap dilakukan pendataan kembali? Atau cukup dengan data yang sudah dimiliki dalam Pemilu 2004, mengingat waktu persiapan yang sudah sangat mendesak? Kalau dilakukan pendataan kembali, apakah prosedurnya sama dengan pada waktu Pemilu 2004, seperti adanya kartu pemilih, dan lainnya?

2. Keberadaan warga pendatang yang sudah menetap dalam jangka waktu yang lama, jumlahnya cukup signifikan, khususnya di kota-kota besar. Apakah mereka tetap memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pilkada di daerah yang bersangkutan, sebagaimana hak yang dimiliki oleh penduduk asli? Apabila warga pendatang ingin menggunakan hak pilihnya, syarat-syarat apa yang harus dimiliki?

(Sodig Gunawan, Mahasiswa FKIP UTM, Alamat: RT 02 RW 07, Kalangan, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang).

Jawab:

1. Dalam pelaksanaan pilkada, baik yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2005 maupun pilkada pada waktu-waktu berikutnya, akan dilaksanakan pemutakhiran daftar pemilih di daerah masing-masing.

Berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), daftar pemilih yang akan digunakan dalam pilkada adalah daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilu terakhir di daerah yang bersangkutan.

Artinya bahwa daftar pemilih untuk pilkada yang akan digunakan adalah daftar pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu Presiden 2004 Putaran II.

Pemutakhiran daftar pemilih pilkada itu, menurut Pasal 19 Ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pilkada, meliputi : (1) penambahan jumlah pemilih karena telah memenuhi syarat umur pemilih yang pada saat hari pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun, atau belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah kawin; (2) penambahan jumlah pemilih karena perubahan status anggota TNI atau Polri menjadi sipil/purnatugas sehingga punya hak pilih; (3) penambahan jumlah pemilih karena belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu terakhir; (4) penambahan atau pengurangan jumlah pemilih karena pemilih pindah domisili ke daerah lain, dan karena perubahan status pemilih dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri; (5) pengurangan jumlah pemilih karena pemilih telah meninggal dunia.

Hasil pemutakhiran daftar pemilih itu, menurut Pasal 20 RPP Pilkada, kemudian ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tingkat desa dan kelurahan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 3 hari. Tanggapan masyarakat itu dimaksudkan untuk mendapat data pemilih yang valid, dan apabila ditemukan atau terdapat laporan tentang kesalahan daftar pemilih, maka dalam waktu 3 hari setelah pengumuman akan digunakan oleh PPS untuk memperbaiki daftar pemilih sementara (DPS).

Pada akhirnya daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan akan ditetapkan oleh PPS sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Bagi pemilih yang sudah terdaftar, menurut Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2004, akan diberikan tanda bukti pendaftaran dan selanjutnya untuk ditukarkan dengan kartu pemilih pilkada.

2. Pada prinsipnya pemilih pilkada adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pemilu terakhir di daerah yang bersangkutan.

Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa warga yang punya hak pilih dalam pilkada adalah warga negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin.

Selanjutnya Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, WNRI harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, WNRI harus memenuhi syarat : (1) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

RPP Pilkada mengatur lebih lanjut, terutama pada Pasal 16 Ayat (2) Huruf (c), menentukan syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih pilkada adalah harus berdomisili di daerah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa warga pendatang terutama di kota-kota besar, yang dapat didaftar sebagai pemilih dalam pilkada adalah WNRI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memenuhi syarat telah menjadi penduduk berdomisili menetap di daerah tersebut sekurang-kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (78)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA