DEMAK - Anggota DPRD Kabupaten Demak dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Manan meragukan kebenaran alokasi dana pendidikan 38,54% dalam RAPBD 2005. Pasalnya, PAD hanya ditargetkan Rp 21 miliar.

Beberapa waktu lalu, di hadapan rapat paripurna penyampaian nota keuangan, Bupati Hj Endang Setyaningdyah menyatakan komitmennya bahwa Pemkab memberikan perhatian lebih di bidang pendidikan. Pada 2005 ini, dialokasikan Rp 138 miliar lebih atau 38,54%.

Sebagian dana tersebut diarahkan untuk penyediaan buku panduan belajar, renovasi dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan lain, serta peningkatan kesejahteraan guru madrasah diniyah.

Untuk pelayanan publik bidang pendidikan, yakni gaji guru Rp 99.204.908.712 dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Rp 1,446 miliar.

Sementara itu untuk renovasi gedung SD yang rusak, disiapkan anggaran Rp 4,9 miliar. Tiap-tiap sekolah mendapat subsidi bantuan Rp 100 juta. Terhadap sekolah yang bangunannya rusak parah, Pemkab menganggarkan Rp 1,1 miliar.

Antara lain SD Purwosari I Sayung (Rp 100 juta), SD Tlogorejo I Guntur (Rp 125 juta), SD Kembangan Bonang (Rp 125 juta), dan SD Kebonagung I (Rp 50 juta).

Menurut Abdul Manan, penggabungan anggaran gaji guru sebagai persentase APBD untuk pendidikan sangat tidak tepat. Sebab, dana tersebut dari APBN melalui dana alokasi umum (DAU).

''Karena itu, saya tidak sependapat jika anggaran pendidikan di Demak 38,54 %. Coba saja nanti akan kami lihat secara detail.''

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Komisi D, Muhtarom, menyatakan dari dana Rp 138 miliar hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk pembangunan atau renovasi gedung. Sebagian besar untuk gaji guru yang sebenarnya juga dari Pemerintah Pusat.

Data yang dia peroleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak tahun lalu menunjukkan, jumlah bangunan sekolah yang rusak 400 lebih, terdiri atas rusak sedang dan rusak parah. Jumlah itu belum termasuk bangunan yang rusak ringan. ''Nah, untuk tahun ini belum semua gedung yang rusak ter-cover APBD,'' ujarnya.

Melihat realitas tersebut, ada kemungkinan Komisi D akan menambah alokasi dana untuk renovasi gedung sekolah.(H1-91j)