SEMARANG - Dampak paling cepat dirasakan dari konflik di tubuh Partai Demokrat Kota Semarang menyangkut pemilihan wali kota nanti. Pasangan kepala daerah dari Partai Demokrat tidak akan mendapat simpati dari warga Kota Semarang.

Kerugian paling buruk dalam pilkada nanti, menurut pendapat pengamat politik dan pemerintahan Drs Teguh Yuwono MPol Admin, Partai Demokrat bisa saja tidak dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah. Sebab, jika muncul dua kubu DPC yang mengusung calon wali kota, KPU Kota tidak akan menerima kedua pasang calon yang diajukan dari dua kubu itu sebelum mendapat penegasan dari DPP.

Menurut penuturan dia, konflik yang terjadi di DPC Partai Demokrat Kota Semarang dan melibatkan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah sebenarnya karena persoalan konflik kepentingan antara kedua pihak itu.

Prajoko Haryanto sebagai Ketua DPC dan Subyakto Ketua DPD masing-masing memiliki kepentingan yang sulit dipertemukan.

Pengajar Universitas Diponegoro ini mengemukakan, konflik seperti itu merupakan salah satu bentuk kelemahan sistem partai politik di Indonesia. Kelemahan yang dimaksud, lanjut dia, sistem partai politik di Indonesia tidak mengenal sistem desentralisasi partai politik.

''Selama ini yang terjadi sentralisasi di tubuh partai,'' ujar Teguh menanggapi kemelut di tubuh Partai Demokrat, Senin (14/2).

Sistem itu berbeda dari di luar negeri. Misalnya di Amerika Serikat yang sudah menerapkan desentralisasi di setiap negara bagian.

Kasus di Kota Semarang merupakan imbas sentralisasi kebijakan partai politik. Jadi, keputusan mutlak di DPP yang turun ke DPD (provinsi) lalu ke DPC (kabupaten/kota). Pola struktur kepengurusan yang linear itu menyebabkan pengurus DPD bisa memecat pengurus di DPC.

''Bisa juga DPP memecat pengurus DPD Partai Demokrat Jateng. Yang parah, kalau DPP memecat pengurus DPD, ini yang makin membuat ramai,'' tandasnya.

Lebih lanjut Teguh mengungkapkan, konflik yang melanda tubuh Partai Demokrat ini justru merugikan partai itu sendiri. Terutama pada Pemilihan Umum 2009, simpati masyarakat terhadap partai itu akan turun. Sebab, masyarakat dapat mengecap Partai Demokrat sebagai partai yang suka berkelahi dan mengandalkan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

''Padahal yang namanya demokrat, seharusnya menghindari kekerasan. Sesuatu masalah diselesaikan secara demokratis dan elegan,'' ujarnya.

Sulitnya dua kubu itu dipertemukan, sambung dia, tidak menutup kemungkinan karena kedua pihak saling memegang kartu as sebagai kelemahan masing-masing. Namun selama tidak ada mekanisme hukum yang dilalui, kedua pihak itu tidak bisa saling menuntut dan membeberkan permasalahannya.

''Akan tetapi, kalau akhirnya melalui proses hukum yang rugi nanti justru Partai Demokrat sendiri,'' ucap dia.

Teguh memperkirakan, partai ini ke depan tidak akan diterima masyarakat lagi jika persoalan yang kini terjadi tidak diselesaikan secara baik. Seharusnya, sebagai partai yang baru berdiri membangun citra yang baik di masyarakat.(G17-64j)