BALAIKOTA-Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan melanjutkan proyek pembangunan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Tambaklorok. Bangunan PPI yang saat ini mangkrak akan dioptimalkan, sehingga dapat dimanfaatkan nelayan.

Demikian hasil pertemuan Penjabat Wali Kota Semarang Drs Saman Kadarisman, Plt Sekda Kota Semarang, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), serta kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang.

Menurut Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pemkot Drs Ulfi Imran Basuki, hasil pertemuan itu memutuskan, optimalisasi PPI akan dilakukan secepat mungkin. Pemkot juga akan membentuk tim teknis untuk membahas lebih lanjut optimalisasi detail engineering design (desain teknis) PPI Tambaklorok.

''Optimalisasi ini dilakukan agar biaya yang sudah dikeluarkan untuk membangun fasilitas PPI tidak sia-sia,'' kata Ulfi, kemarin.

Dia menyebutkan, pembangunan gedung PPI yang saat ini ada di Tambaklorok menghabiskan dana sekitar Rp 8 miliar. Untuk mengoptimalkan bangunan itu, Pemkot berencana memperbaiki jalan masuk ke lokasi PPI, menyediakan fasilitas penerangan, dan saluran air bersih. Selain itu, optimalisasi utama yang akan dilakukan dengan mengeruk sedimentasi di dermaga agar dapat dilalui perahu nelayan.

Terkait desakan anggota komisi B dan C agar Pemkot mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota, Ulfi mengatakan SK penetapan tersebut tidak akan dibuat. Menurut dia, penetapan lokasi PPI di Tambaklorok sudah termuat dalam Perda tahun 2003 lalu.

''Perda merupakan hasil pembahasan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Semarang. Artinya, pembangunan PPI itu sudah disetujui DPRD,'' katanya.

Optimalisasi PPI Tambaklorok kemungkinan akan berjalan hingga tahun 2018. Sebab nota kesepahaman Pemkot dan PT Pelindo berlaku selama 15 tahun. Selama jangka waktu itu, Pemkot diperbolehkan menggunakan lahan areal kerja PT Pelindo seluas 30 hektare yang terdiri atas 24 hektare lautan dan 6 hektare daratan.

Lebih lanjut Ulfi mengatakan, Pemkot akan mengusulkan dana pendamping sekitar Rp 250 juta. Dana tersebut diusulkan dalam RAPBD tahun 2005. Optimalisasi PPI juga akan didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng. Namun demikian, Ulfi belum bisa menyebutkan jumlah bantuan yang akan diterima Pemkot.

''Rumusan dana pendamping kemungkinan baru akan dibahas setelah tim teknis terbentuk. Kalau pun Pemerintah Pusat memberikan bantuan lagi, tentu akan diterima. Namun jika tidak, Pemkot tetap akan mengusahakan optimalisasi,'' lanjutnya.

Sementara itu, Ulfi belum bisa memerinci nama-nama anggota tim teknis. Namun demikian, dia menyebutkan tim teknis kemungkinan terdiri atas unsur Bappeda, DTKP, DKP, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Sementara itu, Pemkot belum merencanakan pembangunan PPI di Trimulyo. Pembangunan Trimulyo, kata Ulfi, saat ini masih sulit dilakukan karena dibutuhkan dana sekitar Rp 40 miliar. (H5-64)