logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 15 Februari 2005 INTERNASIONAL
Line

Korea Utara Belum Menjadi Negara Nuklir

SEOUL - Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young, Senin kemarin mengatakan, Korea Utara belum lagi sebuah negara nuklir meski Pyongyang mengakui telah memiliki persenjataan nuklir.

''Kami memandang itu sebagai klaim memiliki persenjataan nuklir, belum pernyataan resmi sebagai suatu negara nuklir,'' kata Chung, yang juga ketua Dewan Keamanan Nasional Korsel.

Chung mengatakan, belum ada bukti Korut telah melakukan tes nuklir sehingga terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Korut telah memiliki persenjataan nuklir.

''Tak ragu lagi Korea Utara memiliki 10 sampai 14 kg plutonium, namun belum ada bukti bahwa Utara telah menjadikan itu sebagai bom-bom plutonium,'' kata Chung.

Chung menambahkan, Pyongyang kemungkinan hanya sedang berusaha meningkatkan posisi berundingnya dalam perundingan enam negara.

Pyongyang Kamis pekan lalu mengumumkan tidak akan lagi terlibat dalam dialog mengenai program nuklirnya. Pemerintahan komunis itu juga membuat pengakuan bahwa pihaknya telah menghasilkan bom-bom untuk melindungi diri terhadap serangan AS.

Pyongyang terus menolak melanjutkan perundingan mengenai program nuklirnya dengan lima negara lainnya, AS, Jepang, China, Rusia dan Korsel. Korut menuntut perundingan bilateral langsung dengan AS soal isu nuklirnya, namun AS menolak keras.

Masalah Global

''Semua pihak di kawasan itu yakin Korea Utara akan mengakhiri program senjata nuklirnya. Itu masalah regional dan global yang mempengaruhi masing-masing negara di wilayah tersebut, dan AS telah membeberkan pandangannya sejelas mungkin,'' kata juru bicara Gedung Putih Scott McLellan Jumat pekan lalu.

''Keenam negara yang terlibat dalam pembahasan itu sedang berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan cara diplomatis dan damai,'' kata McLellan.

Mengenai kemungkinan AS menyepakati berlangsungnya perundingan bilateral dengan Korut, McClellan mengatakan, ''Masalahnya kami sudah pernah menempuh jalur tersebut. Kerangka kerja Kesepakatan 1994 adalah jalan yang kami tempuh sebelumnya. Itu pendekatan bilateral AS-Korut,'' katanya.

''Korea Utara melanggar kesepakatan itu dan terus berkeras dengan program senjata nuklir mereka. Seluruh pihak di kawasan yakin mereka menghadapi risiko yang tidak kecil guna meyakinkan terjadi proses de-nuklirisasi di Semenanjung Korea,'' katanya.

Washington mengakui, belakangan ini muncul berbagai sikap yang saling bertentangan di antara negara-negara yang terlibat. Beberapa negara mengatakan kecenderungan mereka untuk kembali ke meja perundingan, sedangkan sejumlah negara lainnya mengatakan akan menangguhkan perundingan tersebut.

Ditanya apakah AS secara fisik mencegah upaya apapun untuk menghentikan ekspor senjata nuklir oleh Korut, McClellan mengatakan pencegahan proliferasi merupakan prioritas utama pemerintahan Bush.

''Presiden memimpin upaya untuk mewujudkan Gagasan Keamanan Proliferasi guna menghentikan pengembangan senjata pemusnah massal dan peluru-peluru kendali jarak jauh. Ada sekitar 60 negara yang sedang mengupayakan hal tersebut,'' kata dia.

Komitmen Seoul

Dalam perkembangan lain sebelumnya, Sekjen PBB Kofi Annan telah pula mendesak Korut agar kembali ke meja perundingan. Annan sekaligus mendesak pula lima negara lainnya tersebut agar berupaya membawa Pyongyang kembali ke meja perundingan.

''Saya mendengar berita tersebut dan saya mengharapkan bahwa itu bukan posisi akhir,'' kata Annan.

Di New York, Menteri Perdagangan dan Urusan Luar Negeri Korsel Ban Ki Moon meminta Korut untuk bergabung kembali dalam pembicaraan enam pihak mengenai ambisi nuklirnya. Moon menegaskan komitmen Seoul untuk membebaskan Semenanjung Korea dari senjata nuklir.

''Kami perlu menilai situasi dengan sangat seksama apakah mereka benar-benar memiliki senjata nuklir,'' kata Ban.

''Kami percaya bahwa masalah nuklir bukan masalah bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Itu lebih bersifat regional dan global,'' kata Menteri Korsel tersebut.

Ban dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice di Washington guna membahas cara melanjutkan pembicaraan itu sesegera mungkin.(rtr-ant-52)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA