SEMARANG-Pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) masih menemui kendala. Banyak pengembang mengaku beban mereka cukup berat karena tak mampu mengimbangi harga bahan bangunan yang terus naik.

Jika memilih mengikuti kenaikan harga tersebut, maka di sisi lain ternyata daya beli masyarakat belum membaik.

''Alternatifnya, RSH dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPn). Selama ini rumah murah memang bebas dari PPn, tetapi pajak daerahnya masih tetap memberatkan. Seharusnya penghapusan PPn juga diimbangi dengan pajak daerah,'' ujar Djoko Slamet Utomo, Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jateng, kemarin.

Potensi pembangunan rumah murah tersebut, lanjut dia, sebenarnya masih sangat besar. Itu terlihat pada total kebutuhan rumah tiap tahun. Di Semarang, misalnya, kebutuhannya 6.000-8.000 unit/tahun namun pengembang tidak pernah mampu memenuhi.

''Akibatnya, banyak konsumen kalangan menengah ke bawah yang belum terjangkau,'' tuturnya.

Kenaikan harga rumah, menurut dia, sudah cukup tinggi dalam lima tahun terakhir. Setiap kali pameran pengembang meningkatkan harga rumah sekitar 10% hingga 15%. Kenaikan itu mengikuti kenaikan harga bahan bangunan.

Kendati memastikan tak ada kenaikan harga kali ini, para pengembang akan mengurangi atau meniadakan diskon pembelian rumah.

Beberapa pengembang, kata Djoko, cenderung menilai pembangunan rumah-rumah kecil agak merepotkan. Namun persoalan tersebut sebenarnya bisa disiasati melalui pembangunan dengan teknik vertikal, misalnya rumah susun (rusun).

''Dengan teknik itu akan menghasilkan bangunan empat kali lebih banyak. Tapi yang merepotkan adalah masalah kultur karena masyarakat masih enggan tinggal di rusun,'' imbuhnya.

Meski demikian, ia memperkirakan penjualan rumah di bawah harga Rp 50 juta tetap diminati. Saat ini, pemerintah memberikan subsidi terhadap pembeli rumah yang bergaji di bawah Rp 1,5 juta/bulan. (rei-53)