PURWOKERTO- Kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan beberapa perguruan tinggi (PT) lain di Purwokerto semester genap 2004/2005 di Kabupaten Banjarnegara dibatalkan. Sebab, sejumlah desa dan kecamatan keberatan karena warga yang hendak dijadikan induk semang meminta pengganti biaya hidup kelewat mahal.

Rektor Unsoed Prof Rubiyanto Misman didampingi Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Drs HM Tholib, kemarin, menyerahkan peserta KKN ke Banyumas di Gedung Korpri ke Bupati HM Aris Setiono. Saat itulah dia menyatakan untuk sementara KKN di Banjarnegara dibatalkan. Peserta KKN, kuliah kerja usaha (KKU), dan kuliah kerja nyata berkelanjutan (KKNB) Unsoed di Banyumas ditempatkan di 10 kecamatan yang meliputi 29 desa. Mereka 435 orang mahasiswa. Adapun dari Unwiku 152 mahasiswa di Kecamatan Patikraja.

Bupati menyerahkan bantuan ke peserta KKN. Unsoed dibantu Rp 4 juta untuk biaya operasional dan 4,36 ton beras senilai Rp 13 juta. Jadi total Rp 17,8 juta. Adapun Unwiku Rp 2 juta dan 1,52 ton beras, dengan total bantuan Rp 4,5 juta.

Situasi Politik

Rektor menyatakan desa atau induk semang meminta biaya pengganti kos mahasiswa KKN antara Rp 9.000 dan Rp 10.000/ hari/orang. Jadi pengganti biaya hidup selama 35 hari sekitar Rp 350.000/mahasiswa.

''Padahal, anggaran kami untuk biaya hidup setiap mahasiswa sekitar Rp 190.000. Biaya KKN keseluruhan Rp 275.000, dengan perincian Rp 85.000 biaya jaket dan topi, Rp 20.000 ongkos transportasi, dan sisanya untuk alat tulis kantor. Semua biaya yang dikeluarkan mahasiswa kembali ke mereka juga,'' kata Rubi.

Apakah itu berkait dengan situasi politik di Banjarnegara, yang sedang ramai mempersiapkan pemilihan kepala daerah? Rubi menyatakan tak berani menganalisis sejauh itu.

Pada semester genap ini mahasiswa yang hendak dikirim ke Banjarnegara antara 100 dan 150 orang. Mereka akan ditempatkan di satu atau dua kecamatan. Jumlah peserta KKN, KKU, dan KKNB Unsoed 1.732 mahasiswa. Mereka meliputi 1.211 mahasiswa reguler dan 521 mahasiswa ekstensi. Mereka tersebar di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Tegal, Cilacap, Brebes, Kebumen, dan Pemalang.

Tholib menyatakan mahasiswa yang tidak jadi KKN di Banjarnegara ditambahkan ke kabupaten lain yang bersedia.

''Warga minta biaya tinggi karena terpengaruh KKN kampus lain seperti STPDN yang berani membayar mahal."

Unsoed, kata Rubi, akan mendekati lagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mencari pemecahan terbaik. (G22-86)