BANJARNEGARA - Pemilihan kepala daerah secara langsung di Banjarnegara masih 20 bulan lagi. Namun para calon bupati sudah perang urat saraf. Sebuah notulen pertemuan untuk mendukung Sekda Sutedjo Slamet Utomo beredar luas dan membuat geger. ''Saya sudah baca dokumen itu,'' kata Bupati Djasri, kemarin.

Dokumen itu disebut ''Ikrar Kalilandak'' karena pertemuan diadakan di rumah Camat Purworejo Klampok di Desa Kalindak. Dalam dokumen itu disebutkan, pertemuan diadakan 28 Januari dan dihadiri sembilan orang. Acara berlangsung pada pukul 21.00-02.00.

Dalam dokumen disebutkan Bupati Djasri harus ditumbangkan karena tak becus memimpin. Dia dituduh menggunakan dana APBD untuk kampanye pribadi ke desa-desa.

Wakil Bupati Hadi Supeno juga diserang. Dia disebut calon bupati yang tak punya uang dan pendukungnya sangat sedikit. Pendukung Supeno hanya orang-orang yang diuntungkan.

Peserta pertemuan sepakat mengusung Sutedjo Utomo menjadi bupati periode 2006-2011. Dia akan berpasangan dengan Samsudin yang saat ini menjabat Sekretaris Bappeda Banjarnegara. Mereka dinilai pasangan serasi karena putra daerah.

Untuk memuluskan kedua calon itu, dalam dokumen disebutkan Samsudin diplot menjadi Ketua Muhammadiyah Banjarnegara menggantikan Fahmi Hisyam, yang berminat jadi calon wakil bupati. Para kapolsek juga sudah dilobi agar keluarga mereka mendukung.

Tidak Benar

Tuan rumah pertemuan Supardi, Camat Purworejo Klampok, menyatakan pertemuan itu memang terjadi. ''Insiatif dari beliau. Sebagai bawahan saya tak mungkin menolak,'' ujarnya.

Dia menyatakan terbuka dan netral. "Jika ada calon lain mau mengadakan peremuan di rumah saya juga boleh.''

Dia keberatan atas isi dokumen yang beredar. ''Saat itu tak ada yang menyatakan Bupati Djasri harus ditumbangkan. Penumbangan itu kan kudeta. Jelas tidak boleh.''

Sutopo Candrayuda, Ketua Fraksi Golkar yang mengikuti pertemuan, mengatakan, ''Isi dokumen itu tidak benar. Itu dipelintir oleh orang yang membuat. Orang yang membuat mungkin mendapat cerita dari salah seorang peserta pertemuan.''

Dia mengatakan, bila hendak mencalonkan Sekda Sutedjo harus melalui mekanisme partai. Jadi tidak benar jika disebut dia mendukung Sekda maju lewat Partai Golkar.

Sutedjo menyatakan ada yang benar dalam dokumen itu.

"Namun tidak seluruhnya. Pertemuan itu memang ada, hanya rasan-rasan. Tidak ada ikrar segala,'' kata dia, kemarin.

Sementara itu, Bupati meminta siapa pun yang ingin mencalonkan diri menjaga iklim sejuk. Dia berharap tidak muncul isu yang memojokkan individu.

Dia merasa dipojokkan oleh peredaran dokumen itu, karena dituduh menggunakan dana APBD untuk kampanye.

''Saya memang sering ke desa-desa memenuhi undangan pengajian..''

Dia akan memanggil orang yang mengikuti pertemuan di Kalilandak, terutama pegawai negeri sipil.

''Namun mereka tidak saya panggil sekarang. Nanti dikira saya reaktif,'' katanya.(in-86)