CILACAP- Pemerintah Kabupaten Cilacap tak mungkin mampu mengakomodasi semua usulan pembangunan jalan dari masyarakat. Sebab, untuk membangun semua jalan rusak butuh biaya Rp 400 miliar lebih. Padahal, kemampuan pemerintah sangat terbatas.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi C DPRD Muslikhin, saat berdialog dengan tokoh LSM yang tergabung dalam Forum Lintas Elemen Masyarakat (FLEM), kemarin.

Dialog di Ruang Paripurna itu dihadiri Wakil Ketua DPRD H Syamsul Hidayat Hammaf dan Ny Hj Sri Indiatun Soekardi, serta anggota dan Ketua Komisi A dan C.

Muslikhin menyatakan di Cilacap ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Jika ada jalan nasional dan provinsi yang rusak, pemerintah hanya bisa melaporkan kondisi jalan itu sambil meminta provinsi segera memperbaiki.

Pemerintah Kabupaten tak mungkin mampu memperbaiki ruas jalan nasional dan jalan provinsi yang rusak. Sebab, pemerintah tak punya dana. Untuk memperbaiki jalan kabupaten dan jalan desa yang rusak saja kewalahan, apalagi ditambah jalan nasional dan jalan provinsi.

''Banyak warga masyarakat mengeluh karena ruas jalan antara Karangkandri dan Kesugihan sekarang masih rusak. Ruas jalan itu termasuk jalan nasional. Jadi kami sekadar mengusulkan ruas jalan itu diperbaiki. Dana surat usulan sudah dikirim ke provinsi. Kami tak mungkin memperbaiki jalan itu,'' katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Soeprihono mengatakan, ruas jalan di wilayah kerjanya 5.000 lebih. Panjang keseluruhan 1.010,12 km. "Setiap tahun ruas jalan yang diaspal bertambah. Sebab, banyak jalan desa diaspal. Bahkan sekarang tuntutan masyarakat agar jalan desa diaspal masih tinggi. Kami tak mampu memenuhi semua usulan pengaspalan jalan desa karena harus memikirkan jalan kabupaten,'' katanya.

Saat ini jalan kabupaten yang masih baik hanya 44% (443,426 km). Adapun jalan rusak sedang 15% (144,793 km), rusak ringan 18% (180,352 km), dan rusak berat 23% (241,548 km). (ag-86)