BAGIAN KEDUA

25

TJIOE Wie Tjiat beranjak sambil menepuk bahu Abilawa, lalu duduk di bangku kayu panjang yang sandarannya berukir motif bunga-bunga. Abilawa mengikut, mengambil tempat pada kursi yang pegangannya berukir sepasang naga. Mereka berhadapan, dipisahkan oleh selembar meja jati berukuran dua kali satu meter persegi, tebalnya sekitar empat inci.

Lihat, Bung! kata Tjioe Wie Tjiat seraya mengelus-elus meja, Sekarang mana ada pohon jati sebesar ini. Zaman sekarang janggleng baru bercabang sudah ditebang.

Abilawa yang belum lama mendapatkan kesadarannya kembali hanya mengangguk-angguk, lalu mengusap-usap cambang, menduga-duga apa saja yang sesungguhnya dilakukan Yustina. Mengapa ia pamit ke dokter gigi dan ke salon dalam sehari? Tidakkah melelahkan jika harus membujur telentang di kursi pemeriksaan dan kursi perawatan seharian? Apakah itu cuma alasan agar ia bisa berkencan dengan lain orang? Bukankah tidak mustahil jika sekarang ia sedang berduaan menikmati kelapa muda di bawah rindang pohon-pohon jati di Alas Roban? Tiba-tiba Abilawa merasa mendapat alasan yang tepat untuk tak selalu mengiyakan omongan Tjioe Wie Tjiat.

Tidak, Pak Wie, saya lihat sendiri pohon-pohon jati di Alas Roban punya banyak cabang dan belum ditebang.

Tjioe Wie Tjiat hanya terkekeh. Ia buka laci meja dan mengeluarkan sebungkus rokok kretek lengkap dengan koreknya.

Merokok?

Abilawa menggeleng.

Mau saya lanjutkan ceritanya?

Abilawa mengangguk.

Di daerah Tanjung, dulu, ada pabrik-pabrik rokok yang sangat maju. Punya siapa?

Abilawa menggeleng.

Hahahah! Punya orang Cina! Ada juga satu-dua yang milik pribumi, tapi kecil dan kurang berarti. Di Bandarharjo ada perkebunan dan pemintalan kapas. Di Tegal dan Pemalang ada pabrik kain tenun. Semua punya siapa?

Abilawa menggeleng.

Cina! Hahah! Hanya di Pekajangan orang Cina mati kutu, karena kuatnya penganut Muhammadiyah di wilayah itu.

Abilawa mengangguk-angguk, ingat sesuatu. Dalam biodata Tjioe Wie Tjiat yang pernah ia baca, orang ini dulu belajar di sekolah Muhammadiyah. Saat itu Abilawa merasa ada yang tidak biasa. Kini ia menduga: pilihan itu semacam upaya mengambil hati. Kerasnya kecurigaan terhadap kaum pendatang telah mendorong ayah Wie Tjiat mengirim anak tunggalnya ke perguruan Islam yang sebagian besar muridnya pribumi. Mungkin ada sebab lain, karena tak bisa masuk ke sekolah Belanda, misalnya.

Lha... lha... di samping Belanda dan Cina, masih ada orang Arab. Mereka ini taktiknya lain lagi. Umumnya mereka berdagang sambil siar agama. Banyak di antara mereka yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Makanya gampang dapat tempat di masyarakat. Hahahah! Padahal tak sedikit yang sejatinya tukang riba, lintah darat. Mereka juga kondang sebagai tukang kawin, gemar memperistri perempuan pribumi. Ya, banyak yang memanfaatkan aturan yang mengizinkan seorang lelaki punya empat istri. Tapi, dengan cara itu, mereka bisa menguasai tanah yang luas, karena hak pemilikannya diatasnamakan istri-istri mereka.

Meski pikirannya tak begitu tajam, dalam hal perasaan Abilawa cukup peka. Di balik semangat Tjioe Wie Tjiat, di seberang kekeh tawanya yang menjadikan cerita-ceritanya terdengar jenaka, Abilawa dapat menangkap semacam perasaan ngilu yang terpancar pada sorot mata lelaki tua itu.

Lha... mereka di sini cuma numpang, tapi makan lebih banyak. Ibarat tamu tak diundang yang berlagak seperti majikan, yang memperlakukan tuan rumah sebagai budak.

Abilawa mencoba menerka maksud ucapan itu. Apakah Wie Tjiat menyindir dirinya sebagai tamu? Ia lantas berpaling, lalu memandang sekeliling. Melihat lagi benda-benda di ruangan itu ia merasa lebih mengerti cerita Pak Wie. Ya, benda-benda ini, katanya dalam hati, juga bukti bahwa leluhurmu lebih sejahtera dibanding orang pribumi.

Tapi, itu kan dulu, Pak Wie.

Lho, lha... kalau sekarang, ya, jauh lebih rukun. Tapi, untuk mencapai keadaan yang sekarang, wah, tumbalnya tak tanggung-tanggung, Bung.

Tumbal seperti apa, Pak Wie?

Lha... itu, seluruh rasa sakit yang diidap rakyat selama lebih dari seabad. Bayangkan, rakyat kecil yang sudah serba kekepet itu terus digencet. Melalui landrente, pajak pendapatan tanah, kaum kolonial Eropa mengendalikan para pejabat pribumi untuk menindas rakyat mereka sendiri. Menurut cerita ayah saya, dan ayah saya menurut cerita ayahnya, di wilayah Keresidenan Pekalongan ini tiap keluarga wajib bayar pajak yang jauh lebih mahal dibanding daerah-daerah lain di seluruh Jawa.

Kok bisa?

Lha... kenapa tidak bisa? Lha, wong, di sini pajak merupakan syarat kenaikan pangkat dan kelanggengan jabatan. Kalau setorannya kurang, si pejabat bakal turunkan atau malah diganti lain orang. Lha... konon, dulu sering terjadi, seorang lurah yang tidak bisa menyetor pajak desanya ke kantor kecamatan, karena uangnya sudah terpakai atau jumlahnya kurang memadai, si lurah lantas menyewa para lenggaong untuk merampok desa-desa tetangga. Besar pajak ditentukan oleh kepala desa secara rata. Tidak menimbang besar-kecil pendapatan tiap orang. Ukurannya kemampuan orang yang kaya. Lha... orang-orang yang miskin, ya, makin nestapa.

Tidak pernah ada perlawanan?

Sesekali dicoba, ya, seperti pernah terjadi di Dukuh Karangcegak. Di sana rakyat memberontak dan menolak membayar pajak. Tapi, ya, dengan gampang dipadamkan.

Dipadamkan. Sampai segalanya kembali lelap. Dalam gelap. Sebab cahaya bukan milik mereka. Cahaya hanya berkerlipan di pemukiman kaum pendatang dan para pangreh praja di kota-kota, di mana listrik menimbulkan gerak dan pijar, air ledeng mengucur lancar, jalan aspal mulus membentang, klinik kesehatan yang suci hama, dan sekolah-sekolah berbahasa Belanda.

Orang-orang jelata hanya bisa memandang dari jauhan. Dari dunia mereka yang kelam. Sebab cahaya bukan milik mereka. Bukan milik mereka.