BRENGOSAN -DPC PDI-P Surakarta sepakat mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2005 - 2010 dalam Kongres PDI-P yang berlangsung 28 Maret - 2 April mendatang di Bali. Kesepakatan tersebut diputuskan melalui konferensi cabang khusus (konfercabsus) PDI-P Surakarta yang berlangsung di sekretariat DPC PDI-P, Rabu (9/2) .

Bagi kalangan PDI-P Solo, sosok Megawati dinilai masih dibutuhkan untuk mempersatukan warga PDI-P di seluruh daerah. "Seluruh utusan anak cabang maupun cabang yang hadir dalam konfercabsus secara aklamasi mendukung Ibu Mega dalam bursa pemilihan ketua umum mendatang. Bagi kami, Ibu Mega merupakan tokoh pemersatu PDI-P, baik di internal pengurus maupun seluruh warga PDI-P," kata Wakil Ketua DPC PDI-P Bimo Putranto.

Kekalahan Megawati dalam pilpres maupun penurunan perolehan suara dalam pemilu legislatif lalu, kata anggota FPDI-P DPRD Surakarta ini, menghalangi dukungan warga kepadanya. "Kekalahan itu tidak bisa dilimpahkan kepada ketua umum semata, tapi merupakan kolektif karena partai tidak bisa berdiri sendiri."

Konfercabsus juga merekomendasikan untuk revitalisasi kinerja kader partai baik yang berada di jajaran legislatif maupun eksekutif dengan menggulirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. "Partai terus mengingatkan kadernya untuk bisa mengangkat citra partai. Para anggota legislatif dari PDI-P pun diminta komitmennya untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak."

Empat Nama

Dalam konfercabsus juga memutuskan empat nama yang akan diberangkatkan dalam Kongres Bali, yakni Rudi Hadiatmo selaku ex officio, Hariadi Saptono dari unsur DPC PDI-P, Supardi dan Teguh Prakoso dari unsur kader.

Selain itu, juga diputuskan tiga nama pengurus DPC PDI-P untuk direkomendasikan menjadi calon pengurus DPP, yakni FX Hadi Rudiatmo, James August Pattiwael, dan Bimo Putranto.

Wakil Sekretaris DPC PDI-P Hariadi Saptono menambahkan, konfercabsus juga merekomendasikan pelimpahan wewenang yang jelas kepada jajaran struktural kecamatan, yakni pengurus anak cabang (PAC) menjadi dewan pimpinan anak cabang. "Hal tersebut sekaligus untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik."

Rekomendasi lainnya adalah pola kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan kader. Juga perbaikan AD/ART yang mengatur penegakan disiplin partai, yakni penjabaran tentang definisi dan tindakan konkret dari disiplin partai. Termasuk juga penerapan sanksi sebagai bentuk penegakan disiplin partai atas pelanggaran yang dilakukan kader.

Konfercabsus juga merekomendasikan adanya pembentukan badan penelitian dan pengembangan di tingkatan kota, terkait dengan penerapan sistem otonomi daerah dalam mekanisme pemerintahan.(G13-85m)