KAJEN - Aksi warga Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan untuk menurunkan kepala desa (kades) mereka kembali terjadi. Beberapa pengurus lembaga di desa tersebut, bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika kades tidak segera meletakkan jabatan.

Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Tri Utomo menandaskan, dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya karena pemerintahan di desa tidak bisa berjalan efektif akibat berbagai penyimpangan. ''Pengunduran diri saya ternyata juga diikuti oleh lembaga desa lainnya serta beberapa perangkat desa,'' ujarnya.

Pernyataan tersebut juga dilontarkan di depan seratusan warga saat digelar rapat, belum lama ini.

Minggu (6/2) malam lalu sekitar pukul 20.00, seratusan warga mendatangi rumah Kades Sidosari M Bisri. Mereka berteriak-teriak meminta agar kades keluar rumah dan menyatakan meletakkan jabatannya. Namun, rumah kades tertutup dan tak ada seorang pun yang membuka pintu.

Warga yang jengkel karena tak bisa menemui kadesnya, lalu menuju ke balai desa dan menggelar rapat. Dalam rapat yang diikuti BPD, LPMD, beberapa ketua RT/RW tersebut, mereka mengungkapkan berbagai penyimpangan yang dilakukan kadesnya dan menuntut mundur. Jika kades tak mau mundur, mereka mengancam akan mundur.

Pernyataan mundur selain dikemukakan BPD juga dikemukakan para ketua RT dan beberapa perangkat desa. Hasil rapat tersebut kemudian dibawa ke Camat Kesesi.

Seperti diberitakan Suara Merdeka (27/1), warga Sidosari melalui BPD secara resmi mengeluarkan mosi tak percaya kepada kadesnya.

Badan legislatif di tingkat desa tersebut menilai, kadesnya telah melakukan banyak penyimpangan dan kinerjanya rendah. Karena itu, BPD terpaksa mengirimkan surat mosi tak percaya yang dikirim ke Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Bawasda, dan Camat Kesesi.

Bersedia Mengembalikan

Beberapa penyimpangan yang dilakukan kades, antara lain pada perubahan anggaran 2003 ada dana tambahan dari pemerintah sebesar Rp 10 juta untuk pengadaan fisik kantor. Namun, dana itu sampai sekarang tidak diketahui penggunaannya dan fasilitas kantor yang diprogramkan tidak terealisasikan.

Sementara itu, Kades Sidosari M Bisri saat dihubungi wartawan tidak berkomentar banyak. Namun, dia bersedia mengembalikan semua uang desa yang telah dia gunakan. ''Saya akan mengembalikan semuanya,'' ujarnya singkat.

Camat Kesesi Soehardjo kepada wartawan membenarkan adanya ontran-ontran di Desa Sidosari. Pihaknya sudah berkali-kali memfasilitasi untuk memusyawarahkan masalah itu tapi selalu gagal.

Sementara itu, sampai berita ini diturunkan Bawasda Kabupaten Pekalongan masih memeriksa laporan tersebut. Bawasda juga telah memanggil lembaga desa untuk meminta klarifikasi tentang masalah tersebut. (G16-14j)