PEKANBARU - Bambang Sadono mundur dari jabatannya sebagai Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal ini dilakukannya untuk memenuhi Anggaran Dasar PWI yang melarang pengurusnya merangkap jabatan di partai politik.

Mantan Sekretaris Jenderal PWI dan mantan Ketua PWI Cabang Jawa Tengah tersebut, Desember 2004 terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah.

Dalam penjelasannya dalam suasana peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2005 di Pekanbaru, Rabu lalu, Bambang Sadono menyebutkan keputusan mundur tersebut sudah diajukan sejak akhir Desember lalu, namun karena tugasnya sebagai ketua pelaksana HPN 2005, disepakati penyampaian pengunduran diri tersebut efektif setelah kegiatan HPN selesai. ''Saya ingin membantu teman-teman menyelesaikan tugas strategis penyelenggaraan HPN sekaligus Porwanas dan konvensi media massa ini,'' katanya dalam press release yang dikirim ke Redaksi Suara Merdeka, Kamis malam.

Bersama Wartawan

Walaupun secara resmi mundur dari kepengurusan PWI, Bambang Sadono yang kini menjabat sebagai pemimpin redaksi sebuah harian yang terbit di Jakarta itu berjanji akan tetap membantu organisasi profesi kewartawanan. Dia antara lain akan mengegolkan kaukus wartawan di DPR untuk memperjuangkan aspirasi pers dan wartawan Indonesia.

''Dalam waktu dekat RUU KUHP akan dibahas di parlemen. Diperlukan kesamaan visi, agar UU yang dihasilkan DPR nanti tidak merugikan profesi kewartawanan dan kepentingan pers atau media pada umumnya,'' kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Dia menunjukkan banyaknya anggota DPR yang bersatu belakangan ini untuk memajukan profesi kewartawanan, namun solidaritas dan kegiatannya terhadap dunia pers harus terus dipelihara. Dalam HPN di Pekanbaru tersebut tampak hadir anggota DPR yang pernah menjalani profesi kewartawanan seperti Slamet Effendi Yusuf, Anthony Zeidra Abidin, Musfihin Dahlan, dan Sidky Wahab.

Menurut dia, kebersamaan para wartawan dan mantan wartawan ini perlu terus dipelihara untuk membantu organisasi kewartawanan menangani hal-hal yang belum maksimal pengurusannya, antara lain masalah kesejahteraan wartawan dan keluarganya. Terutama yang berkaitan dengan masalah bantuan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.(*-78t)