JAKARTA - Pemerintah diminta memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia, menyusul pernyataan PM Abdullah Ahmad Badawi agar Indonesia berpikir lebih jauh jika ingin menuntut pengusaha-pengusaha di negeri jiran yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Pernyataan Badawi dinilai oleh Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (FORSAD), Faisal Riza Rahmat, di Jakarta, Jumat (11/2), telah menyudutkan dan mengecilkan bangsa Indonesia.

"Indonesia lebih baik memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan men-sweeping pengusaha Malaysia untuk diusir dari Indonesia," tegas Faisal.

"Saya menyikapi pernyataan politik PM Malaysia, ada kata-kata yang tidak patut diucapkan, tidak bersahabat, dan tidak menampung semangat ASEAN. Seolah-olah malah menyudutkan peran serta kita untuk duduk bersama menyelesaikan masalah itu," tambah Faisal lagi.

Dia lalu mempertanyakan pernyataan Badawi yang mempermasalahkan pemerintah Indonesia, yang membela TKI ilegal. Padahal, kata dia, yang patut dipertanyakan adalah kenapa pengusaha di Malaysia tidak dituntut karena mempekerjakan TKI ilegal.

"Kenapa saat TKI sudah bekerja 2-6 bulan, baru muncul pernyataan itu. Kenapa justru setelah Presiden SBY datang ke Malaysia untuk berunding," katanya. Karena itu, Faisal menyimpulkan pemerintah Malaysia tidak bertanggung jawab dan tidak ingin menyelesaikan masalah itu dengan baik. Sementara itu sebanyak 40 ribu TKI ilegal asal Sulawesi Selatan akan tiba di pelabuhan Pare-pare, Sulsel. Sejumlah posko yang menyambut kedatangan mereka dipersiapkan.

Hal itu disampaikan oleh Syahlan Sultan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel. Kendati tidak menyebutkan kapan persisnya para TKI itu tiba di pelabuhan Pare-pare, namun Syahlan mengungkapkan dalam waktu dekat ini.(dtc-33a)