JAKARTA - Pernyataan Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie (Ical) yang dinilai menyinggung perasaan rakyat kecil soal kenaikan harga elpiji beberapa waktu lalu, rupanya ikut mengganggu pikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Karena itulah, Presiden SBY sempat menegur Ical. Teguran serupa, juga pernah dilayangkan SBY kepada beberapa menteri lain yang kebijakannya tidak sesuai dengan yang telah digariskan.

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Edi Swasono dan mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie seusai diterima Presiden di Kantor Presiden, Jumat (11/2). Kedatangan dua ekonom itu, untuk dimintai masukannya mengenai upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air.

Dalam pembicaraan membahas pengentasan kemiskinan dan pengangguran tersebut, dibahas perlunya ada pertemuan tersendiri. Dalam kaitan itu, Presiden menyadari digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Infrastructure Summit di Jakarta baru-baru ini, yang antara lain dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja, adalah keliru. Mestinya, summit tentang kemiskinan dan pengangguran digelar terlebih dulu, baru disusul Infrastructure Summit. Karena itu, seperti dituturkan Sri Edi, Presiden sempat kaget dengan pelaksanaan KTT itu.

"Presiden mengatakan, KTT Infrastruktur seharusnya didahului oleh KTT untuk membahas pengurangan kemiskinan. Kalau KTT Infrastruktur tidak membahas upaya penurunan kemiskinan, maka bisa-bisa summit itu digunakan untuk mencari untung, karena menjadi summit-nya para kontraktor," kata suami Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, itu.

Untuk mengoreksi kebijakan itu, Presiden -seperti dituturkan Kwik- berencana menggelar KTT tentang pemberantasan kemiskinan.

Ada lima poin yang akan dibahas dalam KTT itu, yakni revitalisasi pedesaan, ekonomi pedesaan, koperasi dan usaha kecil menengah, pendidikan, serta kesehatan.

Dengan pernyataan Presiden tersebut, Kwik dan Sri Edi mempertanyakan kepada Presiden mengapa sampai terjadi apa yang disampaikan seorang menteri tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Presiden.

Presiden sendiri mengakui adanya ketikdaksinkronan dengan sejumlah menterinya, berkait dengan kebijakan pemerintah.

"Terus terang beliau katakan, tegur saja mereka. Saya juga langsung menegur, apabila tidak suka dengan apa yang diomongkan," lanjut Sri Edi.

Pada saat itu, SBY juga mengaku sudah pernah menegur menteri-menterinya, karena adanya kebijakan yang tidak sejalan dengan arahannya.

Ketika ditanya siapa saja menteri yang sudah ditegur, mulanya mereka menolak mengungkapkan. Tetapi belakangan Sri Edi menyebut, salah satunya Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie.

"Kan dia (Ical) bilang tidak menaikkan harga elpiji. Itu yang menaikkan pasar. Kalau tidak punya uang, ya tidak usah beli elpiji," kata pakar ekonomi kerakyatan itu mengutip pernyataan Ical. "Saya kira beliau sudah ditegur," lanjutnya.

Tentang rencana kenaikan harga BBM, Kwik sependapat bahwa menurut hitung-hitungannya harga BBM memang sudah seharusnya dinaikkan. Yang penting, menurutnya, adalah bagaimana mengomunikasikannya kepada rakyat agar tidak menimbulkan resistensi atau penolakan yang berlebihan seperti sekarang.

"Sebaiknya pemerintah secara terus terang, apa adanya, mengatakan kepada rakyat bahwa memang harga BBM saat ini sudah terlalu murah. Katakan saja, apakah harga bensin Rp 1.800 per liter tidak terlalu murah, wong Coca-cola di supermarket saja harganya sudah Rp 4.000 sekaleng," katanya memberi saran.

Kwik menambahkan, pemerintah sebaiknya menjelaskan secara gamblang, apa adanya. Tidak memakai bahasa yang sulit dimengerti oleh masyarakat, seperti memaparkan soal besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah.

"Ajak DPR bicara seperti itu. Kalau perlu, ajak juga LSM dan BEM yang terpilih," katanya.

Ia yakin, jika alasan kenaikan harga BBM tersebut disampaikan secara gamblang, masyarakat akan bisa menerimanya, meski mulanya hal itu dirasakan sangat membebani. (A20-33a)