PATI - Dukungan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD 2005 hanya sekitar 10,8%. Dengan demikian, APBD Kabupaten Pati tahun ini sebagian besar masih bertumpu pada dana alokasi umum (DAU) dan dana perimbangan lain.

Hal itu disampaikan Bupati Pati Tasiman ketika menyampaikan Nota Keuangan APBD Kabupaten Pati 2005, di ruang rapat paripurna DPRD, Jumat (11/2) kemarin. Sumber pendapatan daerah, katanya lebih lanjut, secara umum berasal dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain.

Permasalahan utama menyangkut pendapatan, yaitu kemampuan daerah mengidentifikasikan dan menentukan potensi riil objek pajak/retribusi yang dimiliki masih terbatas. Di samping itu, pertumbuhan pajak dan retribusi daerah sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi makro.

Dengan demikian, makin tinggi pertumbuhan industri akan menjadikan perolehan pajak dan retribusi bertambah. Karena itu, pertumbuhan pajak dan retribusi daerah sangat tergantung pada pertumbuhan industri.

Menyangkut pendapatan daerah pada APBD 2005 diperkirakan mencapai Rp 456.378.477.000. Yakni dari PAD Rp 45.734.848.000, meliputi pajak daerah (Rp 8.687.135.000), retribusi daerah (Rp 31.046.922.000), hasil perusahaan daerah (Rp 3.812.091.000), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rp 2.188.700.000).

''Di samping itu, melalui dana perimbangan Rp 388.523.629.000 yang di dalamnya termasuk DAU (Rp 337.240.000.000), DAK (Rp 13.060.000.000), serta bagi hasil dan bantuan keuangan dari Provinsi (Rp 21.277.710.000),'' paparnya.

Belanja Publik

Jika ditambah dengan lain-lain, penerimaan yang sah Rp 22.120.000.000, lanjutnya, total pendapatan Rp 456.378.477.000. Dari pendapatan itu, Rp 82.289.988.000 adalah untuk belanja aparatur daerah.

Sementara itu, Rp 391.038.852.000 untuk belanja publik. Dengan demikian, kondisi pembiayaan saat ini bersumber dari penerimaan sisa lebih perhitungan tahun lalu karena unsur pembiayaan merupakan komponen untuk menutup selisih antara peneriman dan pengeluaran dalam satu periode akuntansi.

Permasalahan utama pembiayaan, yaitu pencantuman penerimaan daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, komponen ini masuk pada struktur APBD pada sisi pendapatan pembiayaan. Selain itu, juga penggunaan untuk menutup defisit anggaran.

Untuk unit kerja yang dikelompokkan dalam belanja pelayanan publik, semuanya meliputi badan, dinas, kantor, dan DPRD. Upaya peningkatan pelayanan yang ingin dicapai, selain bidang administrasi umum pemerintahan juga pertanian, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, bidang koperasi, ketenagakerjaan, kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan.

''Yang lain meliputi bidang sosial, permukiman dan prasarana, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan, serta pertanahan.''(ad-15j)