CILACAP - Klaim ratusan ahli waris pemegang KTP berasuransi yang meninggal belum juga dibayarkan. Hal itu mengecewakan DPRD. Karena, semula kalangan legislatif yakin program itu bakal lancar dan menguntungkan pemegang KTP.

''Namun ternyata banyak klaim belum dipenuhi penyelenggara KTP berasuransi. Itu sangat mengecewakan,'' kata Wakil DPRD Hj Sri Indiatun Sukardi.

Dia menyatakan dalam program itu disebutkan ahli waris pemegang KTP bersuransi yang meninggal karena kecelakaan menerima santunan Rp. 2.000.000. Adapun ahli waris pemegang KTP yang meninggal bukan karena kecelakaan menerima Rp 1.000.000. Sampai 7 Februari ada 400 klaim, meliputi 26 klaim kecelakaan dan 374 nonkecelakaan, belum dibayarkan. Nilai total klaim itu Rp 426.000.000.

DPRD, kata dia, meminta pelaksana program KTP berasuransi, PT Bina Griya Upakara, segera melunasi klaim. ''Pertaruhannya citra Pemerintah Kabupaten dan DPRD Cilacap. Jangan sampai karena kasus ini citra kami jadi buruk di hadapan warga.''

Ketua Komisi A DPRD HM Hanafi juga menyatakan kecewa. Apa pun alasannya, kata dia, penyelenggara KTP berasuransi harus memenuhi kewajiban membayar klaim. ''Itu tercantum dalam perjanjian yang disepakati. Meski, mereka merugi.''

Saat ini ada 192.000 warga masyarakat mengikuti program KTP berasuransi. Muncul klaim 778 dengan 378 klaim sudah dibayarkan dan 400 klaim belum. (G21-86)