JERUSALEM - Para juru runding Israel dan Palestina yang menyusun syarat-syarat untuk disetujui dalam KTT perdamaian, Minggu kemarin sepakat menunda penyelesaian masalah pembebasan warga Palestina yang ditahan.

Penundaan tersebut telah mengikis harapan akan adanya solusi terobosan dalam KTT perdamaian tersebut.

Sumber-sumber politik Israel menyebutkan, berdasarkan kesepakatan akhir pekan, sebuah komite gabungan akan dibentuk bersama Palestina.

Komite bersama tersebut akan membahas daftar nama tawanan yang akan dibebaskan setelah pertemuan puncak antara PM Israel Ariel Sharon dan Presiden Palestina Mahmud Abbas, Selasa besok.

Para pejabat Palestina, yang memperingatkan bahwa sengketa itu dapat menyebabkan krisis dalam KTT yang dipandang sangat penting untuk mengakhiri kekerasan selama empat tahun terakhir, membenarkan kabar tersebut.

Isu pembebasan tawanan itu dianggap penting dalam pertemuan dengan Menlu AS Condoleezza Rice, yang dijadwalkan diadakan bersama Sharon dan Abbas selama kunjungan menjelang KTT tersebut. Rice menurut rencana tiba di Jerusalem, semalam.

Israel telah mengecewakan kepemimpinan Palestina, dengan menolak memasukkan orang-orang yang dipenjara karena melakukan serangan maut ke dalam daftar 900 tawanan, yang menurut Sharon dan sejumlah menteri kabinet bakal dibebaskan atas dasar iktikad baik.

Abbas Ditekan

Abbas sangat ditekan di dalam negeri untuk menjamin pembebasan 8.000 warga Palestina yang ditahan Israel.

Hal itu merupakan isu yang paling menyentuh emosi rakyat Palestina, sebagian besar kerabat yang anggota keluarganya dipenjara oleh Israel. Mereka juga memandang pembebasan tawanan sebagai isyarat perdamaian dan iktikad baik negara Yahudi itu.

Isu pembebasan tawanan juga kunci Abbas untuk mengonsolidasikan kekuasaan, mengakhiri konflik berdarah, dan menghidupkan kembali ''peta jalan'' yang menetapkan langkah-langkah bersama untuk membentuk negara Palestina merdeka.

Sharon akan bertemu dengan Abbas untuk kali pertama sejak pemimpin Palestina berpandangan moderat itu terpilih dalam pemilu 9 Januari, untuk menggantikan Yasser Arafat, yang wafat 11 November lalu.

Arafat dipandang oleh Israel dan AS sebagai penghambat proses perdamaian.

Perundingan tersebut bertujuan untuk mengukuhkan gencatan senjata de facto yang masih rapuh. Sebelumnya, Abbas berhasil membujuk kelompok militan Palestina untuk menghentikan serangan terhadap Israel.

Pertemuan puncak itu diselenggarakan Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Raja Yordania Abdullah, di daerah wisata Sharm el-Sheikh, tepi Laut Merah.

Kelompok pertama dari 500 tawanan diperkirakan akan dibebaskan setelah KTT Abbas-Sharon itu, sedangkan 400 lainnya menyusul sekitar tiga bulan kemudian.

Rencana Israel juga menyerukan penarikan mundur pasukan dari lima kota Tepi Barat. Penarikan mundur tentara Israel tersebut dimulai di kota Jericho, pekan depan, setelah KTT bersejarah itu.(rtr-ben-46)