PENGISIAN personel SOT (Susunan Organisasi Tatakerja) selalu menarik untuk dikaji. Seperti yang telah dilakukan Pemkab Tegal belum lama ini.

Penentuan pejabat struktural tersebut, disukai atau tidak, sudah merupakan keputusan politik mutlak. Terlepas apakah prinsip yang digunakan adalah the right man on the right place atau sekadar memenuhi janji, kita tidak perlu membahasnya karena tidak ada gunanya.

Secara positif kita ambil saja hikmahnya. Paling tidak, teka-teki siapa dimana terjawab sudah. Mulai hari ini, pejabat baru akan mengisi dunia birokrasi dengan berbagai kebijakan yang nanti akan mereka keluarkan.

Selama ini, birokrasi dan para birokrat selalu menjadi primadona yang selalu dipuja sekaligus dikecam atas perilakunya, dan ini bukan hal baru. Kecaman terhadap birokrasi sudah dimulai ketika istilah ini kali pertama dikenal pada tahun 1764. Ketika itu, M de Gournay mengatakan "di Prancis, kita mendapati penyakit yang jelas-jelas merusak kita, yaitu bureaumania".

M de Gournay pasti mempunyai alasan kalau menyebut biromania sebagai sebuah penyakit, dan dalam perkembangan selanjutnya bahkan sampai saat ini, istilah birokrasi selalu dipakai secara konotatif untuk menggambarkan tingkat kerumitan, sikap, dan perilaku pejabat.

Opini yang muncul tentang para birokrat semakin tajam ketika sebagian besar dari mereka lebih banyak menunjukkan kesetiaannya pada atasan melalui budaya mohon petunjuk, daripada melayani publik, apalagi kalau jabatan yang diampu, diperolehnya melalui cara-cara yang tidak fair.

Idealnya, birokrasi pemerintahan mengabdikan dirinya kepada kepentingan seluruh masyarakat, karena untuk itulah mereka diangkat. Namun, realitas menunjukkan tak jarang anggota birokrasi hanya sebagai jala dari penguasa (kelompok penekan), demi kepentingan kelompok tertentu.

Kelompok lainnya mungkin lebih tenggelam dalam orientasi "biasanya", bahkan terobsesi kejayaan masa silam. Di sisi lain, ada pula kelompok yang memiliki sifat anbivalenci, orientasinya adalah masa kini dan obsesinya adalah berkisar pada penikmatan hidup selagi masih berkuasa. Pada kelompok inilah yang banyak menimbulkan apa yang disebut dengan kroni-isme, konco-deweisme.

Perilaku yang tampak adalah bagaimana membina kerajaan (empire building) dengan upaya memperbesar dan memperkokoh kekuasaannya. Birokrasi dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan belaka (Djaja Saefullah dan Josi Adiwisastra, 2001).

Kuku Tajam

Para birokrat menancapkan kuku tajamnya dengan mekanisme pengangkatan, perekrutan pegawai dari kalangan keluarga dan "konco-konco" dekatnya tanpa memandang dan mengabaikan nilai-nilai objektif seperti latar belakang pendidikan, keterampilan, bakat dan sebagainya. Karena sistem ini, Pemerintahan Orde Baru tumbang dengan diawali dengan adanya krisis berkepanjangan.

Bentuk lain dari birokrat yang dianggap cukup peka terhadap krisis masyarakat adalah mereka yang tergolong ke dalam kelompok "modernis" atau "developmentalis" yang memiliki ciri-ciri berorientasi masa depan dan anti status quo (Sondang P Siagian, 1994 : 41). Salah satu penyebab mengapa birokrasi pemerintah sering dituduh "lamban, rumit dan tidak mampu" menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat adalah birokrasi pemerintah masih kental dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif, mentalitas pelaku birokrasi yang sulit dikendalikan, dan birokrasi pemerintah masih terlihat dan terlibat pada tata cara seremonial.

Sebagai ujud yang sifatnya seremonial ini adalah budaya sloganis. Budaya sloganis ini dapat dilihat pada daerah-daerah di Indonesia, di mana setiap daerah mempunyai slogan yang indah-indah seperti: beriman, berseri bersinar, moncer, ayu, dan seterusnya.

Dengan demikian, perilaku birokrasi pemerintah kita baru pada taraf slogan dan kulitnya saja, selain masih banyak upacara-upacara yang menyita waktu kerja para birokrat.

Dampak dari orientasi birokrasi pemerintah ini adalah perlakuan yang masih berat sebelah, tidak objektif serta diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik.

Kelemahan lainnya adalah masih banyak birokrat yang bekerja hanya kalau ada masalah atau menunggu laporan.

Mereka lebih bersikap menunggu seperti para penjaga malam yang baru action kalau ada maling. Akibatnya, masih banyak anak buah yang menyampaikan laporan ABS saja.

Selain hambatan di atas, birokrasi juga dipandang tidak seimbang seperti sebuah piramida yang meletakkan beban terlalu berat di bawah dan ringan di atas, terbalik dengan fasilitas yang diberikan. Kalangan atas menikmati berbagai fasilitas dengan sedikit beban, sedangkan kalangan bawah menikmati beban yang berat dengan fasilitas yang minim.

Ada banyak masalah kemasyarakatan yang mendesak untuk diselesaikan, jangan hanya terlena dengan fasilitas baru, PSH baru, dan ruangan baru, tetapi segera action. Bravo para birokrat anyar!

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.(42m)