BATANG- Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Batang mendukung langkah pemikiran Pemkab Batang untuk merenovasi pasar induk. Sebab, kondisinya sudah tidak memadai lagi.

"FPG mendukung gagasan Kepala Dipenda Bambang Hindrarso SH yang merencanakan untuk merenovasi pasar induk. Dari peninjauan di lapangan memang sudah tidak mampu lagi menampung pedagang, sehingga banyak yang berjualan di tepi jalan bahkan ada yang sampai menempati trotoar. Karena itu sudah saatnya dipikirkan untuk segera direnovasi, apalagi terletak di jalur pantura yang setiap pagi selalu padat arus lalu lintas," ucap juru bicara FPG, Carito saat membacakan pandangan umum pada rapat paripurna DPRD terhadap lima rancangan peraturan daerah (raperda).

Kelima Raperda itu yakni Penyelenggaraan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Tanda Daftar Uji, Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Gudang serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Tentang Raperda Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan pada Pasal 15 ayat 3 hanya menyebutkan pedati/dokar wajib menyediakan tempat penampungan kotoran. "Bagaimana tindakan Pemkab terhadap kendaraan bermotor misalnya angkutan umum serta kendaraan tak bermotor lainnya yaitu becak? Demikian juga dengan kendaraan terbuka seperti truk atau kendaraan dari luar Batang yang melintas di wilayah Kabupaten Batang dengan sengaja atau tidak semgaja membuang sampah atau kotoran yang tidak diatur dalam raperda itu?" ujar Carito, mantan Kades Cluwuk, Subah.

Bupati Bambang Bintoro SE dalam jawabannya mengemukakan, harapan Pemkab ke depan adanya perda baru akan mampu menjangkau dan mengatasi masalah tersebut. Dalam jangka pendek konsentrasi pada kendaraan pedati atau dokar. "Mengingat kotoran hewan itu sangat mengganggu."

Tumpang Tindih

Pada dasarnya perda berlaku untuk seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Batang. Dengan demikian larangan kewajiban dan pidana akan diberlakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. "Tetapi untuk teknis pelaksanaan yang mengarah ke hal itu akan dilakukan secara bertahap dimulai dari wilayah yang secara langsung memperoleh pelayanan persampahan/ kebersihan."

FPDI-P melalui juru bicaranya Tutut Wahyuningsih mempertanyakan dengan adanya PPNS apakah tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas Bawasda. Hal itu juga ditanyakan FPP melalui juru bicaranya Riflan Dlohan.

Bupati menuturkan, ada perbedaan tugas pokok dan fungsi antara Bawasda dan PPNS. Tugas Bawasda adalah pengawasan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan kinerja aparatur pemerintahan.

"Tugas PPNS melaksanakan penegakan perda dan berwenang mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran perda melalui operasi yustisi. Di samping itu pengawasan atau pengamatan untuk mengungkap adanya tindak pidana dalam lingkup perda yang menjadi dasar hukumnya."

Lebih Selektif

FKB melalui juru bicaranya Munawir, mengharapkan agar instansi yang menangani perizinan hendaknya lebih selektif dalam mengeluarkan izin-izin industri ataupun perdagangan. Di samping itu tidak terlalu mudah memberikan perizinan, serta agar melakukan survei terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan.

Handry Yulianto, selaku juru bicara Fraksi Partai Demokrat menyarankan Raperda tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan agar benar-benar mempertimbangkan standardisasi dan klasifikasi pada pihak-pihak yang dikenai retribusi. Termasuk besarnya kepatutan tarif yang mengacu pada peraturan dan undang-undang yang ada, juga sesuai dengan kemampuan masyarakat di daerah Batang.

Anggota Komisi A, Edrus menyatakan Raperda Persampahan/Kebersihan dinilai memberatkan awak angkutan. "Kalau ini diterapkan, akan membebani awak angkutan. Sebab selama ini mereka sudah harus membayar peron dan uang jasa kepada petugas yang mencarikan penumpang. Kalau raperda ini disahkan menjadi perda, tentu akan mengurangi pendapatan para awak angkutan," ujar Edrus yang juga Wakil Ketua Forum Komunikasi Awak Angkutan se-Kabupaten Batang (Forkab).(ar-14s)