-- Pemilu demokratis pertama di Irak tidak diduga-duga berjalan sukses, sekalipun tidak begitu lancar karena diwarnai serangkaian serangan bom jibaku. Sukses, dalam arti kata turn out (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mereka) mencapai 60%. Komisi Pemilu semula bahkan memprediksi turn out 70%. Namun, nilai sukses itu pun mungkin bisa diperdebatkan karena mayoritas warga Suni memboikot pemilu tersebut. Atau, mereka mendaftarkan diri tetapi tidak berani datang ke TPS untuk memberikan suara lantaran ancaman serangan. Besar kecilnya turn out dalam suatu pemilu biasa nya dikaitkan dengan mandat pemerintahan yang bakal terbentuk. Semakin besar angkanya, semakin besar pula mandat yang didapat dari rakyat. Angka 60% jelas tidak signifikan.

-- Akan tetapi, sebagai bangsa yang baru kali pertama melaksanakan pemilu demokratis sejak 50 tahun lampau, ditambah suasana panas akibat serangan-serangan para gerilyawan antipendudukan asing, angka 60% bisalah dianggap berhasil. Yang penting untuk diamati adalah apa yang terjadi setelah pemilu. Pemerintahan yang bakal terbentuk, tanpa memandang partai atau siapa yang pemimpin partai itu, sudah pasti pemerintahan mayoritas Syiah yang selama 30 tahun pemerintahan Saddam Hussein menjadi masyarakat kelas dua. Masyarakat Suni -- 40% dari populasi negeri itu -- praktis menjadi oposan sengit. Ditambah aksi perlawanan gerilyawan yang hingga sejauh ini belum dapat dipadamkan, pemerintahan definitif hasil pemilu tersebut akan menghadapi masa-masa sulit.

-- Ketika kelak pasukan asing, khususnya militer Amerika harus angkat kaki, waktu itulah ujian yang sesungguhnya. Rasanya, pemerintahan baru takkan mampu menjaga stabilitas dan keamanan Irak tanpa dukungan jangka panjang pasukan AS. Namun, kehadiran berkepanjangan pasukan negara adikuasa itu juga merupakan tambahan mesiu bagi kelompok perlawanan untuk meneruskan perjuangan. Sebab, ada sasaran yang absah bagi mereka untuk terus mengangkat senjata. Lalu, apa artinya pemilu tersebut, jika rakyat Irak tetap terpecah secara dalam khususnya antara Syiah dan Suni? Apa pula artinya sukses itu kalau tidak ada keamanan dan stabilitas? Yang terjadi adalah jika dahulu kaum Suni berada di atas angin, sekarang justru sebaliknya: Syiahlah yang pegang kendali.

-- Karena itu, pemerintahan yang bakal terbentuk di Irak nanti harus pandai berdiri di tengah-tengah kedua aliran tersebut. Mesti adil. Sekali saja tampak memihak mayorias Syiah atau tidak dapat mengakomodasi kepentingan warga Suni, pemerintahan tersebut bakal dicap ''sama saja'' dengan pemerintahan Saddam Hussein. Untuk meredam perlawanan kaum gerilyawan, pemerintah baru harus berani meminta semua pasukan asing angkat kaki, tidak terkecuali pasukan AS. Dengan demikian, tidak ada lagi dalih bagi para gerilyawan untuk meneruskan aksi kekerasan. Jika kaum gerilyawan tetap angkat senjata sepeninggal pasukan asing, pemerintahan hasil pemilu tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menindak mereka. Berhasil atau tidak memadamkan perlawanan, itu soal lain.

-- Kalau mau jujur, yang sebenarnya ''berhasil'' dan menuai ketenaran dari pemilu Irak adalah Presiden AS George W Bush dan pemerintahannya. Dia telah dapat memaksakan reformasi dan demokratisasi di sebuah negara Arab setelah sebelumnya sukses mengatur pemilu di Palestina. Dan, jika berbicara dalam lingkup lebih luas, yakni dunia Islam, dia telah pula menyelengarakan pemilu di Afghanistan. Jangan-jangan semua itu membuat Bush besar kepala dan bertekad mewujudkan ambisi besarnya, yakni mereformasi dunia Arab. Iran dan Suriah sudah lama diincar dengan dalih kedua negara tersebut mengembangkan senjata nuklir dan melindungi para tokoh Al Qaedah. Akan tetapi Bush mestinya tidak boleh lupa, pemerintahan yang berkuasa di Iran saat ini adalah hasil pemilu demokratis.

-- Mungkin saja ada yang memuji langkah Bush dalam mereformasi dan menghadirkan demokrasi di negara-negara yang selama ini dianggap otoriter dan tidak demokratis. Namun yang kita takutkan, itu bisa menjadi preseden buruk. Dia atau presiden-presiden AS berikutnya akan merasa sah-sah saja mencampuri urusan internal negara lain termasuk negara-negara bukan Arab. Senjata paling ampuh Washington -- embargo -- pun bakal lebih sering dimainkan. Libia yang tadinya paling gigih melawan AS, akhirnya takluk gara-gara puluhan tahun diembargo. Negara itu sekarang malah menjadi salah satu corong Amerika di dunia Arab. Tampaknya, pemaksaan kehendak tersebut hanya dapat dilawan dengan sikap seperti yang diperlihatkan Korut dan Kuba: main halus ayo, keras juga dilayani.