-- Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan penurunan popularitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK). Penurunan itu tercermin setidaknya dari dua indikator, yakni kepuasan terhadap cara atau hasil kerja serta evaluasi publik atas kinerja ekonomi di bawah pemerintahan. Kepuasan terhadap SBY pada November 2004 adalah 80% sedangkan Januari 2005 menurun menjadi 69%. Terhadap JK juga sama. Bila pada November 2004 sebesar 78% maka Januari 2005 tinggal 64%. Data tentang evaluasi publik atas kenerja ekonomi juga menunjukkan gejala menurun baik dilihat dari keadaan ekonomi nasional, penyediaan kebutuhan pokok maupun tingkat pengangguran dan pendapatan.

-- Dapatlah disimpulkan, ada ketidakpuasan melihat kinerja pemerintahan dalam 100 hari pertama. Ketidakpuasan tidaklah selalu diartikan sebagai kekecewaan atau pupusnya harapan. Bukan pula, apalagi, hilangnya kepercayaan. Namun harus disadari, semua ini sebagai bentuk peringatan. Penurunan popularitas pasti ada faktor penyebabnya. Pasti ada yang salah dalam menjalankan kebijakan dan kepemimpinan aaik itu menyangkut kinerja presiden dan wakil presiden maupun para menteri dalam kabinet. Dengan demikian, peringatan itu hendaknya dikaji betul dan segera dicari faktor-faktor apa yang mendorong ketidakpuasan. Jika tidak segera ada perbaikan kinerja, bukan tidak mungkin popularitas dan itu juga berarti legitimasi, akan semakin menurun.

-- Masa 100 hari jelas terlalu pendek untuk menyimpulkan sesuatu, apalagi memvonis apakah pemerintahan ini berhasil atau gagal. Namun kurun waktu sekitar tiga bulan itu, sudah bisa menggambarkan arah kebijakan suatu pemerintahan. Jika tidak, berarti memang pemerintahan ini telah gagal membangun visi baru, kurang berhasil menciptakan spirit baru dan memanfaatkan momentum yang datang lima tahunan ini. Tentu akan sangat disayangkan kalau betul itu terjadi. Yang kita lihat cukup menonjol dalam tiga bulan pertama adalah komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih. Akan tetapi, itu semua tidak cukup. Tekad, komitmen, atau apa pun tanpa disertai keberanian melangkah serta strategi yang tepat akan percuma atau kurang efektif.

-- Kabinet tampaknya juga menjadi titik lemah. Dalam berbagai kesempatan, SBY menerima usulan agar merombak kabinetnya. Namun kemudian dia menegaskan, belum akan me-reshuffle. Kita bisa memahami untuk tidak merombak komposisi kabinet. Termasuk dengan perkembangan dan pergeseran peta kekuatan politik setelah JK menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Pergantian kabinet dalam waktu sesingkat ini hanyalah bentuk pengakuan atas kegagalan dan itu akan memberikan citra kurang baik. Namun sebaliknya, mempertahankan kabinet tanpa disertai upaya untuk menggebrak dan membangkitkan serta menggairahkan menteri-menteri itu juga akan berbahaya. Harus diakui, dalam soal ini banyak yang menyuarakan ketidakpuasan.

-- Pernyataan SBY bahwa rakyat di desa tak peduli soal program 100 hari rasanya juga kurang relevan. Sebab, hal itu justru mengaburkan urgensi program 100 hari yang sudah dia canangkan. Karena itu, lebih baik kembali pada program dasar dan bagaimana menjabarkan dalam implementasi kebijakan. Memerintah itu ya membuat kebijakan. Kalau tak ada kebijakan apa pun yang dikeluarkan lalu apa sebenarnya yang dia lakukan? Sekadar memantau dan mengenai masalah atau sekadar merespons permasalahan yang muncul? Padahal, memerintah seharusnya mendorong dari belakang, menstimulasi agar gerak pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat pada umumnya bisa lebih cepat lagi agar segenap potensi sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

-- Belum goyah kepercayaan kita terhadap pemerintahan baru ini dalam soal bersih dari KKN. Kita masih percaya mereka punya tekad kuat memberantas KKN dan mengungkap kasus-kasusnya. Tidak terlihat upaya melindungi koruptor. Akan tetapi, semua itu belumlah ada artinya tanpa didukung kinerja yang baik dari aparat penegak hukum. Lembaga yudikatif yang relatif belum berfungsi maksimal hanya akan menjadi kendala bagi upaya pemerintahan SBY-JK dalam menegakkan hukum dan memberantas KKN. Sampai saat ini baru itulah yang dinilai positif. Selebihnya, pemerintahan SBY-JK beserta jajaran menterinya perlu bekerja lebih keras dan cerdas agar kinerjanya membaik serta popularitasnya kembali meningkat. Popularitas adalah indikator dan bisa menjadi peringatan dini.