SEMARANG-Anggota DPRD Jateng Thontowi Jauhari mengkritisi pelaksanaan seleksi Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) dan Tim Pembantu Petugas Penyelenggara Pemberangkatan Haji (TP4H). Anggota Dewan dari FPAN itu mempertanyakan kapan dan bagaimana pelaksanaan seleksi petugas haji tersebut.

Sikap dan pertanyaan tersebut disampaikan Thontowi kepada pimpinan DPRD Jateng melalui surat pada Senin (31/1), dengan tembusan Ketua Fraksi PAN DPRD Jateng. Sekretaris Komisi E itu juga mempertanyakan siapa saja dari 37 orang yang terpilih sebagai TPHD dan TP4H, serta mewakili unsur mana saja petugas tersebut.

Masih dalam suratnya itu, politikus asal Boyolali tersebut mempertanyakan sejauh mana manfaat para petugas tersebut dalam meningkatkan pelayanan terhadap haji.

''Bagaimana bentuk laporan sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah," ujarnya.

Dia menegaskan, pertanyaan itu muncul lantaran program pelayanan haji dengan menghajikan para petugas dipandang kurang efektif. Akibatnya, lanjut dia, menimbulkan pemborosan anggaran.

Dia menyebutkan, dengan asumsi setiap petugas dianggarkan Rp 35 juta, maka dengan TP4H dan TPHD sebanyak 37 orang akan menghabiskan dana Rp1,295 miliar. Dalam APBD tahun anggaran 2005, TP4H dan TPHD rata-rata setiap petugas dianggarkan Rp 36,6 juta.

Thontowi menjaring keterangan dari sejumlah jamaah haji, mereka ternyata tidak merasakan manfaat para petugas tersebut.

''Program tersebut lebih bersifat menghajikan orang secara gratis," paparnya.

Karena itu, dia berpendapat, jika program tersebut dapat dihapus dan dana sebesar itu dialokasikan untuk merenovasi gedung SD/MI Rp100 juta/sekolah dengan pola blockgrant, maka sudah ada 12 SD/MI yang bisa diperbaiki. Dia memaparkan, sekitar 46 persen gedung SD/MI di Jateng rusak dan perlu segera direnovasi. (G1,G7-69t)