JAKARTA - Lembaga Kajian Soegeng Sarjadi Syndicated (SS Syndicated) di dalam melakukan jajak pendapat tetap independen. "Kami tetap independen, meskipun ada pihak-pihak yang ingin menarik kami ke kelompoknya," kata Direktur Eksekutif SS Syndicated, Sukardi Rinakit, Senin, di Jakarta, saat menanggapi isu lembaga tersebut tidak lagi independen.

"Silakan dicek. Mungkin di luaran ada berita simpang-siur mengenai hal ini. Tapi saya percaya, semua yang beredar itu hanya isu. Jangan-jangan yang menyebar isu itu orang-orang yang permintaannya saya tolak," katanya sambil tertawa.

Seperti diketahui, lembaga kajian tersebut akan memperingati HUT Ke-4 tanggal 2 Februari 2005. Acara ulang tahun yang akan digelar itu ditandai dengan seminar dan peluncuran buku yang berjudul Membaca Indonesia serta jajak pendapat mengenai program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK).

Menurut Sukardi, saat akan digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden, ada pihak-pihak yang ingin menarik lembaga riset ini untuk melakukan jajak pendapat yang menguntungkan kelompok tertentu dengan janji yang menggiurkan. Misalnya, ada pihak yang menawarkan posisi politik dan uang. Khusus untuk urusan uang, intinya mereka bersedia memberikan uang lebih banyak dari biaya jajak pendapat biasanya.

"Mereka mau membayar lebih dengan syarat kandidat yang mereka dukung harus nomor satu dalam hasil polling. Dengan begitu, tokoh tersebut diharapkan akan mendapat liputan luas di media massa," katanya, seraya menambahkan, permintaan tersebut ditolak.

Perlu Lembaga Kajian

Sukardi mengatakan, adanya kompleksitas persoalan di Indonesia masih banyak memerlukan lembaga kajian. Celakanya, sudah jumlahnya terbatas, ada lembaga-lembaga kajian yang terjebak pada kepentingan politik tertentu yang sifatnya jangka pendek. Melihat kenyataan ini, Yayasan Soegeng Sarjadi tahun 2001 lalu mendirikan lembaga kajian yang diberi nama SS Syndicated.

Pendirian lembaga riset tersebut, menurut Ketua Yayasan Soegeng Sarjadi, adalah untuk merespons demokratisasi di Indonesia berjalan pada rel yang benar. Lembaga riset nirlaba ini dengan semangat yang pantang menyerah melakukan analisis terhadap kebijakan-kebijakan, baik politik, ekonomi, maupun sosial dan religi di Indonesia.

Karena itu, tidak heran bila lembaga riset yang umurnya masih 'balita' ini telah melakukan berbagai kegiatan antara lain seminar serta penerbitan buku. Buku yang telah diterbitkan oleh lembaga ini antara lain Meneropong Indonesia 2020 diluncurkan tahun 2004 dan "Otonomi: Potensi Masa Depan Republik Indonesia" diluncurkan tahun 2001.

Menurut Sukardi, digelarnya jajak pendapat oleh lembaga yang berorientasi pada kebijakan itu, karena keinginan yang kuat untuk menyajikan informasi penting bagi para pengambil keputusan. Ini dilakukan kerena pada prinsipnya jajak pendapat adalah data.

Tapi untuk polling kandidat presiden atau partai politik, kata dia, yang diukur adalah popularitas mereka. Dari situ mereka bisa melakukan manuver politik untuk memperluas dukungan.

Sukardi mengatakan, jajak pendapat yang telah digelar lembaga riset ini antara lain meliputi bidang politik dan ekonomi. Topik yang diambil di bidang politik berkisar pada penyelenggaraan Pemilu 2004 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. (tri-58t)