JAKARTA - Rencana silaturahmi nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 25-27 Februari dinilai sebagai kegiatan tak resmi.

Karena itu, bila para penyelenggara adalah orang-orang PPP maka patut untuk menerima sanksi organisasi. Demikian penegasan salah seorang Ketua DPP PPP Djuhad Mahja SH menjawab pers di Jakarta, Senin kemarin.

Dia mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan kader muda PPP yang juga Ketua Pemuda Kakbah Usamah Hisyam yang menyatakan akan menyelenggarakan silaturahmi nasional PPP pada akhir Februari sebagai bentuk respons terhadap usulan perlunya penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB).

"Orang yang terlibat dalam silaturahmi nasional adalah indisipliner. Karena itu, menurut pendapat pribadi saya, mereka perlu dikenai sanksi oleh partai dan kalau perlu hingga pemecatan. Sebab, tindakan mereka sudah melecehkan dan makar," ujar politikus dari Jawa Tengah itu.

Djuhad mengkritik sikap Usamah Hisyam karena pada waktu PPP tengah berkampanye pemilu, dia tidak pernah kelihatan. "Tidak pernah nongol, kerjanya malah menyerang partai. Kemudian pada waktu pemilihan presiden, dia menyerang calon dari PPP, yakni Pak Hamzah. Ini kan namanya nggak tahu malu."

Sekarang, sambungnya, dengan gagasannya untuk melaksanakan MLB merupakan tindakan yang mengacau atau mengobok-obok partai dan bukan membangun partai. Bila mau membangun partai maka tinggal mengikuti konsolidasi partai yang saat ini tengah berlangsung mulai dari tingkat ranting.

Dia menilai, Usamah Hisyam bukan orang yang duduk dalam struktur partai dan apa yang dia lakukan juga tidak jelas ujung pangkalnya. "Silaturahmi nasional yang mereka rencanakan itu tidak dikenal dalam AD/ART," tandasnya.

Menurut pendapat Djuhad Mahja, apa yang dilakukan Usamah Hisyam sekarang ini persis seperti yang dia lakukan ketika menjelang Muktamar 20-23 Mei 2003. Dan, ternyata mereka tenggelam karena dari tujuh formatur yang terpilih, mereka hanya kebagian dua orang.

"Ini mereka mau hidupkan kembali dengan mengembuskan apa yang disebut sebagai muktamar luar biasa. Ini menunjukkan, mereka tidak mengetahui atau tidak memahami perkembangan partai yang sekarang tengah melakukan pembaruan seperti yang diamanatkan oleh Muktamar 2003 itu," papar Djuhad Mahja.

Sekarang ini, ujar anggota DPR itu, PPP sedang berkonsolidasi dengan mengadakan musyawarah ranting di seluruh Indonesia. Sesudah itu, dilanjutkan dengan musyawarah cabang dan musyawarah wilayah. Kemudian, pada 1-4 Januari 2007 diadakan muktamar.

"Jika orang menggambarkan Muktamar 2007 itu terlalu lama, mungkin hal itu diselenggarakan pada Agustus atau September yang merupakan saat-saat akhir 2007. Akan tetapi, muktamar itu dilakukan pada 1-4 Januari 2007. Jadi, masih awal tahun," ungkap Djuhad Mahja.

Menurut keterangannya, Muktamar 2007 merupakan akhir dari konsolidasi partai secara menyeluruh dan selanjutnya pada 5 Januari 2007 partai sudah mulai melaksanakan program-program hasil muktamar. "Sekarang bila MLB yang dilakukan oleh Usamah itu terjadi maka hanya meneruskan kepemimpinan hingga 2007. Sesudah itu, diselenggarakan muktamar lagi. Jadi, untuk apa mengikuti orang-orang yang hanya mencari kedudukan saja?"

Terus Bergema

Desakan kader dan pengurus PPP di daerah agar diadakan muktamar luar biasa (MLB) terus bergema. Bahkan ajang silaturahmi nasional PPP mendatang tampaknya akan dijadikan ajang penggalangan dukungan untuk MLB. "Usulan MLB harus didukung lebih dari separo DPC di Indonesia. Pada silaturahmi nasional di Jakarta 25-26 Februari mendatang seluruh ketua DPC diundang.

Pada saat itulah kami akan menggalang dukungan agar bisa digelar MLB. Kalau berhasil akan ada kesepakatan tertulis," ujar Ketua DPC PPP Solo Hasan Mulachela, Senin (31/1).

Selain persyaratan legal formal sesuai AD/ART, faktor penentu lainnya adalah usulan itu didukung oleh para pengurus DPC PPP di daerah kantong massa NU yang merupakan mayoritas pemilih PPP. Tanpa ada dukungan mereka, menurut Hasan, agak sulit mengupayakan berlangsungnya MLB.

Namun dia mengatakan dukungan digelarnya MLB juga sudah datang dari beberapa tokoh PPP yang berasal dari NU. "Saya dengan Pak Toyfoer (Ketua DPW PPP Jateng) sudah mengisyaratkan mendukung MLB. Kabar ini cukup menggembirakan bagi kami."

Tokoh PPP Solo Mudrick SM Sangidoe berharap agar tidak digunakan istilah MLB. Istilah yang lebih tepat digunakan adalah muktamar dipercepat. Kesan yang timbul dengan penggunaan istilah MLB adalah sedang terjadi insiden atau konflik internal yang sangat mendasar. "Padahal yang dibutuhkan hanyalah reformasi kepengurusan."

Dia juga menyayangkan Sekjen DPP PPP Yunus Yosfiah yang menyatakan desakan percepatan muktamar itu hanya datang dari segelintir kader. Padahal desakan itu datang dari sebagian besar kader dan simpatisan PPP sebagai bentuk loyalilitas kepada partai. "Orang-orang DPP, termasuk Yunus Yosfiah itu, selama ini tidak pernah turun ke bawah untuk menyerap asprasi, apalagi Yunus itu baru dua tahun bergabung di PPP lalu jadi Sekjen, jadi dia sama sekali tidak paham jeroan orang-orang PPP. Orang-orang macam inilah yang merugikan partai."

Menurut dia, persoalan yang harus dipertanggungjawabkan pengurus DPP dalam muktamar dipercepat itu adalah alasan pencalonan Hamzah Haz sebagai capres serta alasan bergabung dalam Koalisi Kebangsaan. "Dukungan suara kepada Pak Hamzah yang jauh dibawah suara PPP adalah cermin terjadinya krisis kepercayaan kepada pengurus DPP." (nas,dtc-87,83j)