SEMARANG- Persaingan menuju ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kongres 7-10 April diprediksi mengerucut dalam dua kubu besar. Yaitu dari kalangan struktural dan nonstruktural.

Wakil Sekretaris DPW PAN Jateng Thontowi Jauhari kemarin di Semarang mengungkapkan, dukungan kepada kedua kubu terkait dengan AD/ART partai. Beberapa calon kuat yang muncul sebagai kandidat ketua umum justru terbentur aturan main di internal partai.

Thontowi menyatakan, persaingan itu akan terjadi pada saat pembahasan tata tertib. Menurut dia, sesuai dengan AD/ART partai, calon ketua umum harus pernah menjabat sebagai pengurus di struktural partai. "Namun aturan itu bisa diubah pada saat pembahasan tatib di Kongres. Bisa saja kubu nonstruktural akan berjuang keras mengubah AD/ART agar bisa meloloskan calonnya," ungkapnya.

Sebaliknya, kubu struktural juga bakal mempertahankan AD/ART partai yang telah dipenuhi oleh calonnya sekaligus mengganjal saingannya. Hanya Dia belum bersedia menyebutkan kubu struktural dan kubu nonstruktural. Dia justru balik bertanya kepada wartawan siapa di belakang kedua kubu tersebut.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, dari nama-nama yang sudah muncul hanya Didik J Rachbini yang memenuhi AD/ART. Didik saat ini duduk sebagai Wakil Ketua Litbang DPP PAN.

Kandidat lainnya seperti Fuad Bawazier dan Soetrisno Bachir belum pernah duduk sebagai pengurus, meskipun menjadi kader PAN sejak partai itu didirikan di awal reformasi.

Saat disinggung adanya perubahan tatib yang disusun Steering Committe (SC), dia menyatakan, itu bukan dalam kapasitasnya. Dia belum bisa memastikan apakah aturan main dalam kongres yang disusun sudah final sehingga kubu Soetrisno Bachir dan calon lainnya bisa melenggang.

Tentang Bachir yang belakangan ini mendapat dukungan dari beberapa pengurus DPW PAN Jateng, Thontowi menyangkal hal itu telah menjadi keputusan DPW. Adanya dukungan pencalonan Bachir itu baru muncul dalam rapat koordinasi DPW dan DPD PAN se-Jateng dan DIY belum lama ini. Acara tersebut, kata dia, atas undangan Bachir.

Namun dia menegaskan, munculnya nama Bachir baru dalam tataran kesepakatan dan belum menjadi keputusan, termasuk bagi DPW Jateng. "Sebuah keputusan itu harus didasarkan atas asas legalitas. Keputusan DPW juga disusun melalui rapat DPW yang mengundang seluruh DPD," katanya.(G1,G7-58t)