JAKARTA - Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dipertanyakan sejumlah anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja, kemarin.

"Bagaimana KPU menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan pilkada, seperti belum keluarnya PP tentang Pilkada dan anggaran dari APBD. Apakah bisa terlaksana jika dana APBD tidak mengucur?" ungkap anggota Komisi II dari FPG Nurhayati.

Rapat kerja Komisi II dengan KPU itu diwarnai beberapa pertanyaan tentang pelaksanaan pilkada secara langsung.

Chozin Chumaedi dari FPP juga mempertanyakan hal yang sama. "Apakah KPU juga sudah menyiapkan langkah-langkah jika judicial review soal UU Nomor 32/2001 tentang Pemilu yang saat ini sedang diproses dikabulkan oleh MK," paparnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Nazaruddin Samsudin dalam rapat kerja itu mengemukakan, pihaknya menargetkan mutu pelaksanaan pilkada sama seperti pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres). "Jika ada UU yang ingin direvisi yang terkait dengan pelaksanaan pilkada silakan saja, karena KPU tidak ingin memberikan kesan pilkada langsung tidak berlangsung secara jurdil," tuturnya.

Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengungkapkan, dalam rancangan PP disebutkan KPU dapat memberikan bantuan teknis dan supervisi. "Jadi, kami secara informal sudah memberitahukan kepada KPU-KPU daerah dan jika PP ini keluar tentu kami juga akan memberikan bimbingan teknis yang drafnya sudah kami siapkan. Hal ini karena kami menginginkan standar nasional pelaksanaan pilkada langsung lebih baik dari pelaksanaan pilpres," katanya.

Seusai rapat kerja, Ketua Komisi II Ferry Mursidan Baldan mengingatkan KPU untuk memperhatikan titik rawan dalam pelaksanaan pilkada. Menanggapi hal itu, Nazaruddin mengaku bimbingan teknis yang dilaksanakan pihaknya menyangkut segala aspek dalam penyelenggaraan pilkada. (dtc-78j)